Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria menyebut bahwa penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing perusahaan nasional di tengah persaingan global. SMK3 akan memastikan lingkungan kerja yang aman, sehat dan produktif, sehingga risiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir.

Hal ini selaras dengan tema Bulan K3 Nasional 2025, yaitu “Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 untuk Meningkatkan Produktivitas”. Mengutip Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 316 Tahun 2024, Bulan K3 Nasional tahun ini berlangsung dari 12 Januari hingga 12 Februari 2025. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

“Dengan berkurangnya potensi insiden kecelakaan, perusahaan mampu menghindari kerugian finansial akibat klaim asuransi atau penurunan produktivitas. Selain itu, penerapan SMK3 yang terintegrasi menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, keberlanjutan, peningkatan citra positif di mata pelanggan dan mitra bisnis. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif, terutama dalam memenuhi persyaratan kerja sama yang lebih luas,” kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria, di Kendal, Jawa Tengah, Senin (20/01/2025).

Menurut Dani, keberadaan SMK3 juga berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam perusahaan. Lingkungan kerja yang aman dan sehat menciptakan rasa nyaman dan meningkatkan motivasi bagi karyawan, sehingga produktivitas dan efisiensi kerja akan lebih meningkat.

“Safety promotion dan security promotion menjadi elemen penting dalam penerapan SMK3 untuk menjamin perlindungan maksimal bagi pekerja. Upaya ini juga memberikan rasa aman kepada seluruh karyawan sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif,” pungkas Dani.

Akses jalan di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah semakin representatif. Perbaikan jalan sepanjang 10 km yang menghubungkan beberapa titik di Kecamatan Cepiring hingga Kecamatan Kangkung semakin terasa manfaatnya. Perbaikan jalan ini terpantau mencakup Jalan Nusa Indah Karangayu di Kecamatan Cepiring, Jalan Raya Kangkung, hingga Jalan KH Malik Ibrahim di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Seorang warga Kecamatan Kangkung, sekaligus pemilik Swadaya27.com, mengungkapkan, bahwa jalan yang lebih baik akan memudahkan akses transportasi penduduk hingga distribusi barang dan meningkatkan daya saing produk lokal. “Perbaikan jalan ini sangat penting untuk meningkatkan perekonomian desa, terutama bagi UMKM yang berpotensi semakin berkembang,” kata warga Kecamatan Kangkung sekaligus pemilik Swadaya27.com, di Kendal, Jawa Tengah, Minggu (12/01/2025).

Selain meningkatkan potensi ekonomi, perbaikan jalan ini juga diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan. “Dengan jalan yang lebih halus dan terawat, tentu akan lebih aman bagi pengendara dan pejalan kaki,” ujar Dia.

“Jalan yang lebih representatif ini juga membuka peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata. Dengan akses yang lebih lancar, wisatawan dapat lebih mudah mengunjungi objek wisata sekitar Kecamatan Kangkung, meningkatkan kunjungan dan pendapatan daerah,” imbuh Dia.

Salah satu manfaat utama dari perbaikan jalan ini adalah untuk menjawab tantangan infrastruktur yang selama ini menjadi kendala bagi banyak warga. Dani berharap perbaikan jalan ini bisa menjadi langkah awal untuk pembangunan yang lebih baik di desa-desa sekitar.

Melalui perbaikan ini, warga percaya Kecamatan Kangkung akan menjadi lebih maju, dengan akses yang lebih baik untuk UMKM, keselamatan warga yang terjaga, serta sektor pariwisata yang semakin berkembang. 

Pendidikan Keselamatan Berlalu lintas harus dimulai sejak dini, terutama dari tingkat sekolah dasar. Anak-anak perlu dibekali pemahaman mendalam tentang pentingnya keselamatan di jalan agar kelak mereka tumbuh menjadi pengendara yang bertanggungjawab (Rivan A. Purwantono, 8 Januari 2025)

Pendidikan berkeselamatan berlalu lintas penting dilakukan sejak dini untuk membentuk generasi pengguna jalan dan pengendara yang disiplin dan bertanggung jawab. Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dengan tingginya angka kecelakan lalu lintas. korban kecelakaan terbesar pada usia 15 – 19 tahun (24 persen) dan usia 20 – 24 tahun (20 persen).

Setiap tahun, ribuan nyawa melayang di jalan raya dan banyak oranng mengalami luka-luka dan meninggal dunia yang berdampak berarti pada kehidupan ekonomi masyarakat. Jika luka berat akan menambah kelompok disabilitas

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

Sementara Pendidikan Keselamatan Bertransportasi adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencegah, menghindari, atau menanggulangi risiko cedera dan kecelakaan. Pendidikan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan, terutama pada usia dini, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Meningkatkan masyarakat akan keselamatan berlalu lintas. Indonesia merupakan negara kepulauan, jadi tidak hanya keselamatan di jalan raya, namun keselamatan di perairan.

Sebagian penduduk Indonesia menggunakan sarana perairan untyuk bermobilitas baik di danau, sungai dan lautan. Salah satunya penggunaan left jacket (baju pelampung) wajib digunakan untuk berlayar dengan kapal terbuka. Baju pelampung merupakan salah satu alat penolong yang digunakan untuk membantu mengapungkan diri di atas air pada saat terjadi kecelakaan di perairan.

PT Jasa Raharja bersama Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengintegrasikan Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas ke dalam kurikulum pembelajaran mulai dai tingkat sekolah dasar hingga menengah ke atas. Tahun 2016 pernah dilakukan pembagian buku-buku penbelajaran Keselamatan Berlalu Lintas ke sekolah-sekolah oleh Korlantas Polri, namun tidak pernah berlanjut. Bisa jadi tidak ada kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional pada saat itu. Sekarang dilakukan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) agar dapat dengan mudah langsung terimplementasi.

Pada tahun 1970an, Jepang pernah menjadi satu negara dengan angka kecelakaan cukup tinggi. Melalui pendidikan yang efektif, Jepang berhasil membangun budaya keselamatan berlalu lintas, sehingga angka kecelakaannya sangat rendah hingga sekarang. Di Jepang, pendidikan keselamatan lalu lintas harus diberikan kepada dan diterima oleh tidak hanya oleh pesepeda dan lansia, tetapi juga semua orang.

Tahun 1970 terdapat 16.765 orang kehilangan nyawa di jalan raya. Pemerintah Jepang berupaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, dengan tujuan menjadikan jalan raya di Jepang yang paling aman di dunia. Hasilnya dalam kurun waktu 33 tahun, yakni di tahun 2003 menurun drastis 8.632 meninggal dunia (turun 50,34 persen).

Kampanye mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas dilakukan secara masif, dan tahun 2009 jumlah kematian di jalan berkurang dari 5.000 kejadian. Meskipun ada hampir lima kali lebih banyak mobil di jalan hari ini dibandingkan tahun 1970, hanya ada sepertiga kematian akibat lalu lintas. Tahun 2020 menurun 65,90 persen (2.839 meninggal dunia), tahun 2021 turun 7,15 persen (2.636 meninggal dunia) dan tahun 2023 menurun 0,68 persen (2.618 meninggal dunia).

Usaha itu tampaknya dilakukan dengan gencar dan sungguh-sungguh. Terbukti pada tahun 2020 kecelakaan kendaraan darat di Jepang menewaskan 2.839 orang, memecahkan rekor terendah selama empat tahun berturut-turut

Dalam Traffic Engineering Handbook 2008, kelompok-kelompok yang menjadi sasaran pendidikan keselamatan lalu lintas secara garis besar diklasifikasikan ke dalam dua kategori. Pertama, pejalan kaki, pesepeda, dan pengemudi yang menerima pendidikan keselamatan lalu lintas secara langsung. Kedua, yang terlibat dalam mempromosikan kegiatan pendidikan keselamatan lalu lintas atau memberikan pendidikan/panduan keselamatan lalu lintas.

Demografi kecelakaan lalu lintas
Kecelakaan lalu lintas di Indonesia tidak banyak bekurang. Data Korlantas Polri (2024), data kecelakaan lalu lintas untuk usia terbanyak 6 – 25 tahun (pelajar/mahasiswa) sebanyak 39,48 persen. Kelompok usia produktif 25 – 55 tahun sebesar 39,26 persen. Jenis moda transportasi yang terlibat, sepeda motor 76,96 persen, truk 10,53 persen dan kendaraan umum 8,43 persen.

Tren kecelakaan dari tahun ke tahun menunjukkan tahun 2020 ada 101.496 kejadian, tahun 2021 ada 105.860 kejadian (naik 4,3 persen), tahun 2022 ada 139.422 kejadian (31,7 persen), tahun 2023 ada 150.491 kejadian (naik 7,9 persen) dan tahun 2024 ada 145.599 kejadian (turun 3,2 persen).

Perilaku pengemudi saat kecelakaan lalu lintas paling disebabkan gagal menjaga jarak (24,50 persen). Berikutnya ceroboh terhadap lalu lintas (20,76 persen), ceroboh saat belok (11,6 persen), ceroboh aturan lajur 98,53 persen), ceroboh saat menyalip (8,22 persen), melampaui batas kecepatan (7,62 persen), melakukan aktivitas lain (4,15 persen), mengabaikan hak jalur pejalan kaki (4,12 persen), gagal memberi isyarat 91,80 persen, dan mengabaikan aturan lajur (1,69 persen).

Mendasari data PT Jasa Raharja (2025), rata-rata jumlah kendaraan bermotor meningkat 4,01 persen atau 5,4 juta unit per setiap tahun. Tahun 2018 sebanyak 126.702.280 kendaraan, 133.617.012 kendaraan tahun 2019 (naik 5,5 persen), 136.137.735 kendaraan tahun 2020 (naik 1,9 persen), 141.782.832 kendaraan tahun 2021 (naik 4,1 persen), 148.212.865 kendaraan tahun 2022 (naik4,5 persen) dan 154.188.399 kendaraan tahun 2023 (naik 4 persen).

Panjang jalan tol rata-rata meningkat 6,11 persen atau 6,5 km. Jalan tol tahun 2018 sepanjang 1.000 km. Naik 16,2 persen tahun 2019 (1.162 km), naik 2,5 persen tahun 2020 (1.191 km), naik 4,6 persen tahun 2021 (1.246 km), naik 1,1 persen tahun 2022 (1.260 km), dan tahun 2023 sepanjang 1.280 km.

Panjang jalan raya rata-rata meningkat 0,41 persen atau 2.227 km. Tahun 2018 sepanjang 540.252 km, tahun 2019 naik 0,3 persen (542.160 km). Tahun 2020 naik 0,5 persen (545.155 km), tahun 2021 naik 0,2 persen (546.630 km), tahun 2022 naik 9,5 persen (549.161 km), tahun 2023 naik 0,5 persen (551.930 km).

Tidak terlambat
Indonesia tidak terlambat untuk memasukkan kurikulum Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas dalam kurikulum pendidikan. Adanya kurikulum pendidikan keselamatan berlalu lintas adalah untuk membangun kesadaran dan etika berlalu lintas sejak dini. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat memahami dan menghargai pentingnya keselamatan di jalan. Kurikulum keselamatan berlalu lintas dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam kepada siswa sekolah dasar hingga menengah atas.

Beberapa tujuan dari kurikulum keselamatan berlalu lintas yang diharapkan adalah menurunkan angka kecelakaan, membentuk generasi pengendara yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, menciptakan tertib berlalu lintas pada masa depan, mencegah pelajar menjadi korban sekaligus tersangka dari kasus kecelakaan, mengembangkan awareness dari generasi muda untuk tertib lalu lintas, mengetahui arti rambu-rambu jalan, memahami cara berkendara yang baik.

Tujuan akhirnya adalah untuk membangun generasi sadar keselamatan berlalu lintas sejak dini, sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas 2045.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

Kecelakaan angkutan umum kembali terjadi (Minggu 5 Januari 2025 pukul 09.33 wib) Tol Purbaleunyi Baru Datar KM 95. Kecelakaan serupa terjadi di Tol Pandaan – Malang akhir tahun lalu. Beberapa tahun lalu, sastrawati NH Dini meninggal dunia akibat truk meluncur mundur di jalan Tol Semarang – Solo.

Fenomena baru kecelakaan di jalan tol yang disebabkan truk meluncur mundur.

Bukan jalannya yang salah tapi manajemen pengelola angkutan logistik Indonesia yang sedang bermasalah. Selama tidak ditangani sungguh-sungguh, kecelakaan serupa akan terus terjadi. Tinggal kapan dan di lokasi tol mana terjadi.

Ada tiga ruas tol yang memiliki tanjakan dan turunan, yaitu Tol Cipularang, Tol Semarang-Solo dan Tol Pandaan – Malang.

Kecelakaan tabrakan depan belakang sudah menjadi hal biasa terjadi di jalan tol. Lantaran tidak ada upaya penanganan. Berikutnya, kecelakaan truk meluncur mundur akan menjadi kecenderungan kecelakan di jalan tol.

Pembiayan angkutan umum bukan, tetapi kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, selain sandang, pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Negara maju, pasti angkutan umumnya bagus. Pemerintah berharap Indonesia Maju dengan mencanangkan Indonesia Emas 2045, sudah semestinya angkutan umum juga harus bagus. Isu global dunia, yakni perubahan cuaca (climate change). Jelas, transportasi umum menjadi penentunya. Subsidi transportasi umum adalah janji Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming dalam kampanye Pilpres 2023 lalu yang belum direalisasi.

Di awal tahun 2025 (1 Januari) ada kabar suka cita dengan beroperasinya Metro Jabar Trans. Bus Metro Jabar Trans beroperasi di enam rute utama di wilayah Cekungan Bandung, yaitu Leuwipanjang – Soreang, Kota Baru Parahyangan – Alun-alun Bandung, BEC – Bale Endah, Leuwipanjang – Dago, Dago – Jatinangor dan Leuwipanjang – Majalaya.

Namun di sisi lain, ada berita duka, Trans Jogja dan Trans Metro Dewata mengakhiri operasinya 31 Desember 2024, lantaran bantuan subsidi dari Ditjenhubdat sejak 2020 sudah berakhir. Sementara Pemprov. Bali dan Pemprov. DI Yogyakarta tidak mengambil alih operasi untuk menganggarkan operasional berikutnya.

Pembenahan angkutan umum dimulai tahun 2005 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Setahun setelah beroperasi jalur busway Trans Jakarta koridor Blok M – Kota sebagai penanda awal modernisasi angkutan umum di Indonesia. Sejumlah daerah mendapat bantuan bus. Ada yang masih berlanjut hingga sekarang (seperti Trans Padang, Trans Koetaradja, Trans Semarang), namun tidak sedikit pula yang tidak beroperasi lantaran salah kelola.

Program pembangunan angkutan umum dengan skema pembelian layanan (buy the service) sejak tahun 2020 hingga akhir tahun 2024 sudah ada 14 kota mendapatkan subsidi dengan skema pembelian layanan dari APBN. Ke 14 kota itu adalah Medan (Trans Metro Deli, 5 koridor, 72 unit bus), Palembang (Trans Musi Jaya, 13 koridor, 66 unit bus dan 55 unit feeder), Bogor (Trans Pakuan, 4 koridor, 49 unit bus), Purwokerto (Trans Banyumas, 4 koridor, 52 unit bus), Bandung (Trans Metro Pasundan, 5 koridor, 96 unit bus), Yogyakarta (Trans Yogya, 3 koridor, 44 unit bus), Surakarta (Batik Solo Trans, 12 koridor, 116 unit bus, 111 unit feeder), Surabaya (Trans Semanggi Surabaya, 2 koridor, 17 unit bus), Denpasar (Trans Metro Dewata, 5 koridor, 105 unit bus), Banjarmasin (Trans Banjarbakula, 4 koridor, 75 unit bus), Makassar (Trans Maminasata, 4 koridor, 87 unit bus), Depok (Trans Depok, 1 koridor, 15 unit bus), dan Bekasi (Trans Patriot, 1 koridor, 15 unit bus), dan Balikpapan (Balikpapan City Trans/Bacitra, 3 koridor, 32 unit bus).

Merujuk data Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (Mei 2023), subsidi tahun 2020 sebesar Rp 56.945.323.124 di lima kota, tahun 2021 (Rp 292.706.018.283, 10 kota), tahun 2022 (Rp 550.064.913.040, 10 kota) dan tahun 2023 (Rp 625.674.514.459, 10 kota). Tahun 2024 dianggarkan sekitar Rp 500 miliar.

Evaluasi yang dilakukan Direktorat Angkutan Jalan (2024) terhadap pengguna Program Teman Bus, menyebutkan sebanyak 69 persen sebelumnya menggunakan sepeda motor dan 31 persen tidak memiliki sepeda motor. Kemudian 26 persen menggunakan mobil dan 74 persen tidak memiliki mobil.

Di sisi lain, ada sejumlah daerah mengupayakan dengan APBD membiayai angkutan umum, seperti Kota Jakarta (Trans Jakarta), Prov. Aceh (Trans Koetaradja), Kota Padang (Trans Padang), Koat Batam (Trans Batam), Kota Pekanbaru (Trans Metro Pekanbaru), Kota Semarang (Trans Semarang), Prov. Jawa Tengah (Trans Jateng), Kota Banjarmasin (Trans Banjarmasin), Kota Surabaya (Suroboyo Bus dan Wira Wiri), Prov. Bali (Trans Sarbagita), Prov. Jawa Timur (Trans Jatim), Prov. Gorontalo (Trans NKRI), Kota Palu (Trans Palu), Kab. Donggala (Trans Donggala), Prov. DI Yogyakarta (Trans Jogja), Kota Tangerang (Tayo), Kab. Bekasi (Trans Wibawa).

Adapula sejumlah angkutan umum di daerah yang mendapat bantuan armada bus, namun sekarang tidak beroperasi lagi, seperti Trans Kawanua (Manado), Trans Bengkulu (Bengkulu), Trans Anggrek (Tangerang Selatan), Trans Amboina (Ambon), Trans Bandar Lampung (Bandar Lampung), Trans Balikpapan (Balikpapan), Trans Lulo (Kendari), Trasn Muba (Musi Banyuasin), Trans Sidoarjo (Sidoarjo), Trans Mebidang (Medan), Trans Musi (Palembang).

Pemda yang sudah menerima stimulus angkutan umum skema pembelian layanan sudah mengambil alih pengelolaannya. Trans Banjarbakula sudah dikelola Pemprov. Kalimantan Selatan. Dalam perkembangannya masing-masing kota/kabupaten membangun angkutan umum sebagai angkutan pengumpan (feeder) Trans Banjarbakula, seperti Banjarmasin (Trans Banjarmasin), Kab. Tanah Laut (Trans Lakatan/Layanan Angkutan Tanah Laut), Kota Banjarbaru (Angkutan Juara), Kab. Banjar (Trans Intan). Terminal Gambut Barakat setelah dibangun bertahun-tahun sepi, sekarang menjadi ramai.

Sumber pembiayaan
Sesungguhnya, menyelenggarakan angkutan umum di daerah lebih tergantung dari kemauan politik (political will) kepala daerah. Memang fiskal di daerah rendah (kecuali Kota Jakarta), namun kalau ada kemauan politik, pasti ada jalan keluarnya. Pemerintah Pusat juga harus memberikan stimulan awal atau bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Angkutan Umum bagi daerah yang sudah secara mandiri menyelenggarakan angkutan umum. DAK diberikan agar pemenuhan kebutuhan angkutan umum di daerah tercukupi.

Pemerintah pusat dapat mengalihkan sebagian anggaran subsidi BBM untuk penyelenggaaan angkutan umum di daerah. Pasalnya, data Kementerian ESDM (2012), menunjukkan 93 persen subsidi BBM dinikmati warga mampu (memiliki kendaraan pribadi). Sementara angkutan barang menikmati 4 persen dan angkutan umum cuma 3 persen.

Juga mengatur _Corporate Social Responsibilit_y (CSR) Perusahaan swasta dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN dialihkan untuk pembelian armada bus dibagikan ke daerah. Ketimbang selama ini penggunaan CSR dan TJSL di daerah banyak yang kurang produktif. Pemerintah Indonesia bisa belajar dengan Pemerintah Perancis dalam memanfaatkan CSR untuk kepentingan angkutan umum.

Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, menyebutkan hasil penerimaan PKB dan opsen PKB, dialokasikan paling sedikit 10% untuk pembangunn moda dan sarana transportasi umum. Selanjutnya, Pemda memerlukan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk menerapkannya di daerah.

Selain pemasukan dari tarif penumpang juga dapat memanfaat terminal, halte dan badan bus untuk dipasang iklan. Kepala daerah dapat meminta bantuan armada bus ke pihak swasta dan BUMN. Dengan bantuan bus dapat meringankan beban subsidi dari APBD. Memang diperlukan kreativitas dan inovasi dari kepala daerah.

Krisis angkutan umum
Indonesia tengah mengalami krisis transportasi umum. Jumlah angkutan umum semakin tahun semakin berkurang. Banyak kota yang sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Terlebih sejak tahun 2005, awal revolusi sepeda motor yang mudah didapat, masyarakat mulai beralih menggunakan sepeda motor ketimbang kendaraan umum. Selain lebih murah, juga lebih efektif dalam bermobilitas. Masyarakat yang menggunakan angkutan umum penumpang cenderung menurun. Kondisi angkutan umum perkotaan di banyak kota sudah tidak beroperasi. Dampaknya penggunaan dan impor bahan bakar minyak subsidi dan angka kecelakaan lalu lintas meningkat.

Angkutan perdesaan yang beroperasi dalam 15 tahun terakhir kurang dari 10 persen. Angkutan perkotaan dan perdesaan menurun disebabkan murah dan mudahnya mendapat sepeda motor. Kebijakan pembelian sepeda motor dengan uang muka dan bisa mengangsur bulanan sejak tahun 2005 membuat masyarakat beralih menggunakan sepeda motor dalam bermobilisasi.

Pangsa angkutan umum di Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota lainnya di Indonesia masih kurang dari 20 persen. Bandingkan dengan Singapura, Hongkong dan Tokyo sudah lebih 50 persen, Kuala Lumpur dan Bangkok kisaran 20 persen – 50 persen. Penyediaan layanan transportasi umum perkotaan masih jauh di bawah kota–kota metropolitan lainnya. Keterbatasan sistem angkutan umum perkotaan mengakibatkan hambatan pertumbuhan ekonomi. Kota Jakarta, Surabaya dan Bandung termasuk kota termacet di Asia. Akibat kemacetan, peningkatan 1 persen urbanisasi hanya meningkatkan 1,4 persen PDB per kapita. Sementara China 3 persen, sedangkan negara-negara Asia Timur Pasifik 2,7 persen (Bappenas, 2024).

Transportasi umum membikin kota, kehidupan dan planet kita menjadi lebih baik. Tanpa transportasi umum, jalanan akan macet, udara menjadi abu-abu karena kabut asap, dan ekonomi akan melambat. Selain berjalan kaki dan bersepeda, transportasi umum adalah cara bepergian yang paling ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Mengurangi emisi gas rumah kaca dan CO2 dengan transportasi umum. Sekitar 85 persen emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi terkait dengan sistem transportasi permukaan. Penggunaan transportasi umum merupakan salah satu tindakan paling efektif yang dapat dilakukan individu untuk menghemat energi.

Ada kekurangan di masa lalu, Menteri Perhubungan belum pernah berbicara dalam forum pertemuan asosiasi Kepala Daerah/Ketua DPRD, seperti APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonsia), ADPSI (Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia), ADKASI (Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia), ADEKSI (Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia) tentang Program Perhubungan termasuk angkutan umum. Sementara aplikator transportasi daring (online) sudah lebih dulu menjadi sponsor dan pembicara di acara forum pertemuan asosiasi kepala daerah/Ketua DPRD mempromosikan keberadaan transportasi online. Dalam benak kepala daerah sudah tertanam isyarat tidak perlu repot-repot lagi untuk mengadakan angkutan umum, di daerah sudah tersedia transportasi online sebagai penggantinya.

Belum lagi angkutan jalan perintis tidak mendapaykan perhatian. Hampir 100 persen armada yang dioperasikan tidak laik jalan. Sementara anggaran subsidi juga kecil, sekitar 10 persen dari PSO KRL Jabodetabek. Padahal angkutan jalan perintis melayani masyarakat di daerah pelosok dan perbatasan.

Inisiatif pemda
Menjelang Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 27 November 2024, Walikota Palu H. Hadianto Rasyid, SE meluncurkan angkutan umum Trans Palu dengan 26 armada di 4 koridor pada 18 September 2024. Kampanye cerdas Walikota Palu dapat ditiru para pasangan calon kepala daerah yang lain. Dan akhirnya, terpilih kembali menjadi kepala daerah Kota Palu.

Dj Jawa Tengah, beberapa kepala daerah sudah memasukkan program angkutan umum. Minimal di kabupaten ada program insentif angkutan umum. cukup memberikan pengganti pembelian bahan bakar minyak (BBM), seperti Kab. Semarang, Kab. Kebumen. Kab. Magelang. Pemberian insentif atau angkutan umum pernah dilakukan di Kab. Tabanan, Kab. Probolinggo, Kota Pelambang, namun tidak berlanjut setelah masa jabatan kepela daerah berakhir.

Sesungguhnya, beberapa Pemda juga sudah memberikan subsidi atau insentif terhadap angkutan umum. Cuma sayangnya tidak berlanjut pada kepemimpinan berikutnya. Seharusnya kebijakan itu dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda), sehingga siapa pun kepala daerahnya dapat melanjutkan program ini.

Pemkot. Pekanbaru telah memulai memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Massal di Kota Pekanbaru. Pasal 12, menyebutkan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembiayaan penyelenggaraan angkutan umum massal di daerah maksimal 5% dari APBD atau disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Pekanbaru.

Transportasi umum yang tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Di sejumlah wilayah di Jateng, misalnya, sebagian anak harus putus sekolah karena angkutan umum sudah tidak lagi tersedia di daerahnya. Oleh karena tidak ada lagi angkutan umum dan orangtuanya tidak mampu mengantar, akhirnya tidak sekolah. Angka putus sekolah yang meningkat ini kemudian berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pernikahan dini sekaligus meningkatkan kelahiran bayi stunting.

Pemerintah kabupaten/kota juga harus berbuat, minimal memberikan insentif untuk angkutan yang sudah ada. Memang fiskal di daerah rendah, tetapi mereka harus punya masterplan angkutan umum.

Merevisi Undang-Undang dan potensi
Untuk mendukung percepatan pembenahan angkutan umum di daerah, maka perlu merevisi dua undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Memasukkan kewajiban ada layanan transportasi umum dalam persyaratan membangun kawasan permukiman.

Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Mengalihkan Sektor Perhubungan yang semula urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar menjadi Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sistem transportasi perkotaan yang moderen dan ramah lingkungan. Sekarang ada 90 kota, dengan dukungan teknologi, integrasi berbagai moda transportasi, serta partisipasi aktif akademisi transportasi dan masyarakat, transportasi perkotaan di Indonesia dapat menjadi lebih baik di masa depan. Potensi ini bisa digali dengan baik oleh Menteri Perhubungan dan jajarannya di Kementerian Perhubungan.

Namun, ada kekhawatiran dari para produsen industri otomotif dianggap akan mengganggu bisnis mereka, sehingga lobi-lobi ke pejabat gencar dilakukan agar program ini tidak bisa berjalan mulus. Padahal, karakter masyarakat Indonesia yang memiliki uang lebih pasti akan membeli kendaraan bermotor. Cuma, pemerintah yang mengatur penggunaannnya di jalan raya dengan menyediakan alternatif kendaraan umum yang digunakan keseharian, agar jalan tidak macet, menghemat penggunaan BBM dan meminimalkan polusi udara.

Isu global dan kolaborasi antar kementerian
Ada baiknya seluruh kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) hasil Pilkada serentak 27 November 2024 yang lalu diwajibkan mengikuti matrikulasi yang salah satu materi utama adalah Pentingnya Pembangunan/Pengembangan Transportasi Umum Berkelanjutan. Topik ini sangat terkait dengan isu global Climate Change. Pemerintah pusat juga perlu (wajib) membentuk tim fasilitator atau supervisi agar program bisa berjalan dengan baik.

Pemda-pemda dapat dikelompokkan sebagai Pemda yang mempunyai komitmen memerangi perubahan iklim. Harus ada strategi Kementerian Perhubungan kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup mengkampanyekan Perangi Perubahan Iklim, yang salah satu strategi atau mekanismenya adalah dengan pengembangan angkutan umum (massal) berikut kebijakan-kebijakan pendukungnya.

Transportasi memiliki peran dalam perubahan iklim dan cuaca, serta sebaliknya, perubahan iklim dan cuaca juga dapat berdampak pada transportasi. Transportasi merupakan salah satu sektor yang menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang tinggi, terutama dari kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Emisi GRK dari transportasi berkontribusi terhadap pemanasan global.

Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mengurangi emisi transportasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi emisi transportasi adalah beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil, mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan, mmbangun infrastruktur yang lebih hijau dan murah.

Kementerian Perhubungan tidak bisa bergerak sendiri menyelenggarakan angkutan umum. Harus berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perumahan, Kementerian Perindustrian untuk membuat strategi baru mewujudkan penyelenggaraan angkutan umum di daerah.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat

TANGERANG, 2 Januari 2025 — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan pentingnya peningkatan kualitas bandara di Indonesia agar mampu bersaing dengan fasilitas serupa di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Erick
menyampaikan hal ini dalam diskusi terkait pengembangan sektor transportasi udara yang dilakukan bersama PT Angkasa Pura Indonesia dan InJourney Airports.

“Kita perlu meng-upgrade bandara-bandara di Indonesia. Untuk tahap awal, secara bertahap dimulai dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali,” ujar Erick saat meninjau progres Terminal 2 F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (1/1/2025).

Erick menyampaikan, bandara adalah jendela sebuah bangsa. Baik wisatawan maupun pengunjung yang datang dari luar negeri pasti yang pertama dilihat adalah fasilitas, pelayanan, dan kenyamanan bandaranya.

Erick menegaskan, upaya peningkatan kualitas bandara tidak selalu harus dengan pembangunan terminal baru. Dimana sebelumnya, rencana pembangunan Terminal 4 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ditunda setelah dilakukan kajian ulang membutuhkan anggaran hingga Rp 14 triliun.

“Kita sampaikan, kalau memang belum dibutuhkan, kenapa kita harus lakukan pembangunan terminal baru senilai Rp 14 triliun? Melalui kajian komprehensif, ternyata hanya perlu Rp 1 triliun untuk melakukan sejumlah perbaikan di terminal yang ada. Dengan Rp 1 triliun, kita bisa rapikan semua dengan baik,” ucap Erick.

Erick menyebut, langkah efisiensi ini tidak hanya memberikan penghematan besar, tetapi juga meningkatkan kapasitas penumpang Bandara Internasional Soekarno-Hatta secara signifikan, dari 56 juta menjadi 94 juta penumpang per tahun.

“Saya mengapresiasi seluruh tim dari PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports. Di Kementerian BUMN, kami melakukan review terhadap proyek-proyek yang dinilai yang tidak efisien di BUMN. Bayangkan efisiensi dari Rp 14 triliun ke Rp 1 triliun, tapi tetap mampu mendorong peningkatan kapasitas. Ini yang kita dorong dan perbaiki bersama,” kata Erick.

Dengan langkah ini, Erick berharap bandara di Indonesia tidak hanya memenuhi standar internasional, tetapi juga menjadi kebanggaan bangsa yang mampu bersaing di kancah global.

Kemacetan lalu lintas melanda hampir semua kota dan wilayah aglomerasinya termasuk di wilayah Sarbagita (Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan) di Provinsi Bali. Kemacetan tidak saja terjadi pada saat liburan, weekend, atau hari-hari besar, namun sudah terjadi sepanjang hari. Kasus lumpuhnya pergerakan lalu lintas pada akhir tahun 2023 di seputaran Bandara, jalan Tol dan wilayah sekitarnya menjadi puncak dari semua persoalan kemacetan. Kita semua tahu bahwa penyebabnya adalah volume kendaraan sudah jauh melebihi kapasitas jalan. Rangkaian kendaraan sudah saling sambung menyambung dari satu simpang ke simpang lainnya. Solusinya Cuma satu, yaitu kurangi kendaraan yang ada di jalan. Persoalannya adalah bagaimana cara mengurangi jumlah kendaraan yang ada dijalan. Membatasi operasional kendaraan, terutama kendaraan pribadi, termasuk sepeda motor tanpa ada alternatif kendaraan pengganti bukanlah cara yang memadai. Artinya, perlu disiapkan layanan kendaraan pengganti kendaraan pribadi yaitu angkutan umum (massal). Layanan angkutan umum yang baik dan berkualitas diyakini mampu untuk mengurangi jumlah kendaraan dijalan.

Sejak layanan angkutan umum tradisional mulai menghilang karena adanya dominasi kendaraan pribadi terutama sepeda motor, maka kemacetan mulai terasa di mana-mana. Oleh sebag itu beberapa tahun yang lalu diperkenalkan layanan angkutan umum massal dengan nama Trans Sarbagita. Beroperasi saat awal dengan 2 koridor mendapatkan apresiasi yang cukup dari masyarakat yang wilayahnya terkait dengan rutenya. Namun, seiring berjalannya waktu, operasional Trans Sarbagita bukannya membaik, malahan semakin menurun kualitas layanannya. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan yang dikeluarakan untuk mengurangi anggaran operasionalnya. Memang koridor tidak ada yang dikurangi, namun sebagai akibatnya adalah frekuensi layanan yang semakin renggang. Hal ini berdampak pada menurunnya minat menggunakan Trans Sarbagita, karena waktu tunggu yang relatif lebih lama dari sebelumnya. Operasional Trans Sarbagita bagai pepatah, hidup segan matipun tak mau.

Beberapa waktu kemudian, tepatnya September 2020, diluncurkan layanan angkutan umum massal berbasis bus (BTS) Trans Metro Dewata (TMD). Pada saat awal hanya dioperasikan 1 koridor (K1) hingga bulan Desember 2020 dioperasikan koridor kedua (K2). Total penumpang selama 4 bulan pada tahun 2020 adalah 187.677 orang dengan load factor 18,08%. Kemudian pada tahun 2021 TMD melayani 4 koridor (K1-K4) dengan total penumpang 1.885.091 dengan load factor 30,27%. Jumlah penumpang koridor K1 yang tertinggi 578.815 orang. Selanjutnya pada tahun 2022 dioperasikan 5 koridor sehingga jumlah penumpang mengalami peningkatan menjadi 2.390/745 orang dengan load factor 37,31%. Koridor K1 tetap menjadi pengumpul terbanyak yaitu 678.014 orang. Pada tahun 2023 jumlah penumpang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2.074.339 orang dengan load factor 38,87%. Koridor K1 tetap menajdi primadona dengan jumlah penumpang 580.510 orang. Selanjutnya pada tahun 2024 terhitung sejak buan Agustus 2024 layanan TMD menjadi 6 koridor. Jumlah penumpang mengalami dengan total 1.701.148 dengan load factor 30,06%. Secara keseluruhan, TMD mengoperasikan sebanyak 105 unit kendaraan. Terhitung sejak diluncurkan pertama kali hingga 31 Oktober 2023 yang diselingi dengan pandemic covid-19, TMD tidak memungut bayaran kepada penumpangnya (gratis). Terhitung 31 Oktober 2023 sampai saat ini, penumpang TMD dikenakan tarif sebesar Rp.4.400,- untuk sekali pakai. Diberlakukan juga untuk taruf khusus pelajar dan lansia yang nilainya lebih murah. Trans Metro Dewata dioperasikan oleh 317 orang yang terdiri dari 228 pramudi, 10 petugas administrasi, 16 petugas operasional, 31 mekanik dan bengkel, 14 sekuriti. 14 petugas lainnya dan 4 manajemen. Untuk mengoperasikan TMD didukung pembiayaannya oleh Kementerian Perhubungan dan akan berakhir 31 Desember 2024. Kelanjutan operasional TMD diharapkan dapat diteruskan oleh pemerintah daeha (provinsi kab/kota) diwilayah Sarbagita.

Menjelang berakhirnya dukungan pembiayaan dari Kementerian Perhubungan dan belum jelasnya pembiayaan untuk melanjutkan operasionalnya, menjadikan TMD berada di ujung tanduk. Hingga saat ini belum ada kepastian tentang bagimana nasib TMD selanjutnya. Apakah akan diteruskan atau dihentikan. Pemerintah daerah di Sarbagita hingga saat ini belum memberikan keterangan, kepastian dan jaminan untuk keberlangsungannya. Sementara itu Kementerian Perhubungan juga belum memberikan pernyataan resmi tentang operasional Trans Metro Dewata pada tahun 2025. Dampak dari situasi ini telah terlihat dengan jelas. Para pengguna TMD yang tergabung dalam komunitas Teman Bus TMD dari berbagai golongan dan kalangan sangat berharap TMD tetap dioperasikan, karena mereka sudah sangat tergantung dengan layanan TMD untuk kegiatan perjalanannya sehari-hari. Para pengguna telah berusaha untuk memberikan pesan-pesan melalui gambar, video dan kalimat-kalimat bahwa TMD adalah sebuah layanan yang sangat bermanfaat. Memang dalam perjalanannya terdapat pihak-pihak yang memandang TMD secara sinis dengan kerap mengatakan menghambur-hamburkan uang, bus sering kosong dan membuat macet dijalan. Namun kenyataannya, sekalipun load factornya masih cukup rendah, karena konektifitasnya belum lengkap, tetap saja TMD menjadi primadona dan sesuatu yang selalu dinanti. Setidaknya, dengan 6 koridor yang dilayani dan menghabiskan anggaran Rp.80 M per tahun, telah mampu memindahkan orang yang awalnya menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum. Sedikitnya terdapat hamper 200.000 penumpang setiap bulan atau 6.400 orang setiap hari emnggunakan angkutan umum. Jumlah ini hanya diperoleh dari 6 koridor saja yang sejatinya belum menghubungkan semua wilayah Sarbagita. Bisa dibayangkan bagaiman jika koridornya semakin lengkap, diyakini jumlah pengguna akan semakin banyak.

Dengan situasi seperti saat ini para pengguna yang terdiri dari para pedagang, pelaku UMKM, pelajar, Dosen, masyarakat yang cerdas serta pengguna lainnya mempertanyakan dimanakah pemerintah? Apakah para penguasa dan pemegang kebijakan dan kewenangan tidak memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap situasi ini? Dimana komitmen mereka untuk memberikan perhatian dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan mereka tahu bahwa, kemacetan lalu lintas adalah momok yang menakutkan dan menjadi salah satu alasan dan penyebab terganggunya kinjungan wisatawan. Apakah karena pemerintah tidak memiliki cukup uang untuk membiayainya? Apakah menyiapkan anggaran untuk kepentingan publik harus begitu sulitnya untuk dituliskan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut wajib diperhatikan dan dijawab untuk memberikan kepastian akan kegelisahan dan kekawatiran tentang nasib Trans Metro Dewata. Membangun dan menggalang peminat dan pengguna angkutan umum bukanlah perkara mudah. Berbagai kesulitan dan tantangan harus dilewati dan seringkali berhadapan dengan tembok yang tinggi. Nah sekarang kita sudah memiliki pengguna angkutan umum TMD yang lumayan besar. Jumlah ini harus tetap dijaga dan diupayakan bertambah dengan menambah jumlah koridor, bukan malah sebaliknya membiarkan layanan ini berhenti tanpa ada rasa peduli. Alasan klasik yang akan diberikan adalah tidak punya cukup fiskal untuk itu. Tidak punya cukup dana untuk meneruskan semuanya. Tentu ada beberapa langkah yang dapat diambil, yaitu tetap meminta dukungan pemerintah pusat, baik melalui Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Keuangan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) transportasi. Atau dengan memanfaatkan UU No.1 Tahun 2022 yang mengatur pajak dan retribusi daerah, khususnya untuk PKB dan Opsen PKB yang diatur dengan PP No. 35 Tahun 2023 atau dengan memanfaatkan Perda No.6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Pasal 12 huruf e dapat dijadikan dasar hukum untuk membiayai operasional transportasi publik yang berkualitas. Jadi sebenarnya sumber-sumber fiskal sudah tersedia, tinggal sekarang apakah ada komitmen dan keseriusan untuk membiayainya. Tentu harus segera dibuat aturan legal formalnya dan tata cara atau mekanisme untuk pembiayaannya.

Waktu terus berjalan dan saatnya memutuskan sudah diujung tikungan. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat dan saling menyalahkan. Tujuan sudah jelas ada dihadapan kita, yaitu tetap mengoperasikan Trans Metro Dewata agar asset penumpang yang sudah terkumpul banyak tersebut tidak hilang begitu saja. Semakin lama tidak ada kepastian, maka semakin pasti saja para penumpang TMD akan mencari jalannya sendiri-sendiri. Mereka akan kembali lagi ke pola lama perilaku transportasinya, yaitu mengunakan kendaraan pribadi bagi yang masih memiliki. Namun bagaimana dengan pengguna yang memang sangat tergantung pada layanan ini (cative riders) terutama para kelompok rentan dan disabilitas yang selama ini mendapatkan pelayanan yang cukup baik dari TMD. Akankah mereka harus berdiam di rumah saja tanpa dapat merasakan indah dan nikmatnya negeri ini, atau indahnya pulau Bali dimana orang luarpun bersemangat untuk datang. Mari jadikan momentum ini untuk kita saling memahami dan menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita masing-masing. Komunitas Teman Bus sudah selalu siap menggunakan TMD dan akan mempersuasi kelompok lainnya untuk bergabung. Pemerintah diharapkan selalu hadir untuk menyokong keberlangsungan operasionalnya dan diharapkan terus mengembangkan layanan transportasi publik lebih luas. Jika saja banyak orang yang berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi ke menggunakan angkutan umum, maka jalanan akan semakin lengang, kemacetan akan berkurang dan Bali, khususnya Sarbagita akan semakin menarik, wisatawan akan lebih banyak lagi datang. Artinya pendapatan masyarakat Bali juga akan meningkat.

I Made Rai Ridartha, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Bali

JAKARTA, 1 Januari 2025 — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terus berupaya meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi publik bagi penumpang Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Erick mendorong PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan holding BUMN aviasi dan pariwisata, InJourney, untuk bersinergi dalam meningkatkan pelayanan kereta bandara sebagai moda transportasi yang efektif dan efisien menuju pusat kota Jakarta.

“Tadi ada kesepakatan antara KAI dan InJourney Airports untuk memaksimalkan konektivitas dari terminal Bandara Internasional Soekarno-Hatta melalui kereta bandara. Harapannya, layanan ini bisa melayani 10 juta penumpang per tahun, atau sekitar 20 persen dari total penumpang bandara yang mencapai 56 juta per tahun,” kata Erick usai menjajal kereta bandara dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Stasiun BNI City, Jakarta, Rabu (1/1/2025).

Erick menyampaikan, layanan kereta bandara saat ini baru melayani sekitar 1,5juta penumpang per tahun. Dengan peningkatan kapasitas ini, Erick berharap solusi tersebut tidak hanya mempermudah
mobilitas penumpang pesawat tetapi juga membantu mengurangi kemacetan lalu lintas di area sekitar bandara dan jalan tol.

“Peningkatan ini akan berdampak besar. Selain memberikan kenyamanan bagi penumpang, beban trafik di sekitar bandara dan jalan tol yang selama ini sering macet total juga bisa berkurang,” ucap Erick.

Dalam kunjungannya, Erick mencoba langsung kereta bandara dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Stasiun BNI Dukuh Atas yang memakan waktu sekitar 50 menit. Dia meminta waktu tempuh tersebut dapat dipersingkat demi meningkatkan efisiensi layanan.

“Kita sedang berhitung apakah waktu tempuh bisa dipersingkat menjadi 40 menit atau bahkan 35 menit. Konektivitas antara bandara dan pusat kota harus benar-benar terintegrasi agar layanan ini menjadi pilihan utama masyarakat,” ucap Erick.

Erick optimistis rencana ini dapat terealisasi dalam waktu enam bulan ke depan. Erick menilai hal ini bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas transportasi publik yang mendukung efisiensi dan kenyamanan penumpang.

“Saya rasa enam bulan cukup untuk merealisasikan rencana ini. Nanti, enam bulan lagi akan kita evaluasi dan tagih progresnya,” kata Erick.

JAKARTA – Pengusutan dugaan penyimpangan proses bisnis impor minyak mentah dan BBM oleh Pertamina sebanyak 1 juta barel perhari oleh Tim Kejaksaan Agung untuk aktifitas periode 2018 hingga 2023 terkesan sangat tertutup sehingga berpotensi masuk angin.

Demikian diungkapkan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman dalam Catatan Akhir Tahun CERI yang disampaikan di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

“Tak hanya itu, ternyata ada juga yang sedang diselidiki oleh Tim Kejagung soal penjualan gas dan minyak bagian negara dari Participating Interest (PI) blok migas yang dikelola oleh BUMD dengan Pertamina di sektor hulu,” ungkap Yusri.

Menurut Yusri, meskipun VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar SH selalu menjawab belum terinfo atau akan dicek dulu informasinya, serta komentar Corcom Pertamina yang menyebut hanya minta data dan dokumen saja, maupun Corsec Subholding yang selalu bungkam, namun berdasarkan bisik-bisik sesama karyawan Pertamina yang bocor keluar bahwa kegiatan penggeledahan tersebut benar adanya.

“Bersumberkan berita di media, setidaknya sejak akhir Oktober hingga pertengan Desember 2024, Tim Kejagung telah mengeledah kantor dan rumah beberapa direksi Pertamina (Persero) Holding dan Subholding, termasuk terakhir mengundang beberapa anggota direksi untuk klarifikasi ke gedung bundar pada 19 Desember 2024,” ungkap Yusri.

Konon kabarnya, lanjut Yusri, dalam pengeledahan tersebut ditemukan sejumlah uang yang sangat fantatis dan beberapa perangkat HP disita dan laptop dikloning untuk menambah dan memperkuat bukti-bukti yang sudah diperoleh lebih awal atas adanya dugaan ‘hengki pengki’ dalam impor minyak mentah dan BBM selama ini.

“Dari pemberitaan Indonesiawatch, muncul nama-nama yang lagi dipantau Tim Kejagung adalah berinisial AN, EW, RD SD, YF, MK dan EC,” beber Yusri.

Entah benar atau tidak, kata Yusri, bersamaan dengan proses penggeledahan tersebut, beredar di pesan whatsapp hasil pemetaan dalam bentuk struktur berisi nama nama orang penting di posisi strategis Pertamina yang telah ditempatkan atas jasa operatornya James dan Gadng, Ai, St dan DW.

“Di atas nama jajaran operator tersebut dalam bagan struktur itu, muncul nama inisial ET, BT dan HR serta MRZ yang sangat legendaris, timbul tanda tanya apa benar ?” imbuh Yusri.

Dikatakan Yusri, masih konon kabarnya, entah benar atau tidak, struktur hasil pemetaan berisi nama-nama tersebut di atas katanya sempat dilakukan klarifikasi ke Presiden Prabowo Subianto sebelum berangkat dalam lawatannya mulai tanggal 8 November 2024 ke Cina dan USA serta KTT APEC di Peru.

“Kami belum mendapat bocoran hasilnya. Namun, jika melihat aktifitas penggeledahan yang tetap dilakukan Tim Kejagung setelah pertemuan klarifikasi di atas, kami menduga Presiden tetap berkomitmen meminta dugaan permainan itu tetap diusut,” ungkap Yusri.

Sebab, kata Yusri, menurut sumber CERI, sekitar USD 1,2 miliar setiap tahun kemahalan akibat proses impor sejak tahun 2018 hingga 2023. Totalnya bisa mencapai sekitar USD 6 miliar atau setara Rp 96 triliun (nilai tukar USD = Rp 16.000). Bahkan informasinya Tim BPK sedang melakukan perhitungannya.

“Oleh sebab itu, demi kepastian hukum dan tidak menjadi sumber fitnah, kami berharap jika cukup alat bukti sebaiknya proses penyelidikan ini bisa segera dinaikan statusnya ke tahap penyidikan untuk menyelamatkan keuangan negara,” pungkas Yusri.(*)

TANGERANG, 1 Januari 2025 — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meninjau progres pengembangan Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang direncanakan menjadi terminal khusus untuk jamaah umrah dan haji. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk memperbaiki sistem layanan ibadah haji dan umrah agar lebih transparan, akuntabel, dan nyaman bagi masyarakat.

“Bandara adalah jendela sebuah bangsa. Orang yang datang dari luar negeri pasti melihat fasilitas, pelayanan, dan kenyamanan bandara kita. Namun, kita harus memastikan penghormatan yang sama untuk bangsa kita sendiri,” ujar Erick saat meninjau Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (1/1/2025).

Presiden Prabowo, kata Erick, telah menekankan pentingnya penataan ekosistem haji dan umrah secara menyeluruh.

“Saya hari ini sengaja mengecek rencana besar Bapak Presiden terkait pelayanan haji dan umrah, yang selama ini menjadi ritual penting, tetapi ekosistemnya belum kita rapikan sepenuhnya,” tambahnya.

Erick menyebutkan, Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta melayani hingga 10 ribu jamaah umrah setiap hari, baik keberangkatan maupun kedatangan. Pada musim haji, jumlah jamaah diproyeksikan mencapai 241ribu orang, sementara jamaah umrah diperkirakan mencapai 1,3juta hingga 1,5juta orang per tahun.

Dalam upaya peningkatan layanan, Erick menyatakan Terminal 2F akan dilengkapi masjid dan lounge khusus jamaah umrah.

“Saya meminta pelayanan untuk umrah reguler juga diperbaiki. Jangan hanya kelas menengah dan VIP, tetapi semua jamaah harus mendapat prioritas yang sama,” tegas Erick.

Erick juga menekankan kolaborasi antara Kementerian BUMN, Kementerian Agama, dan Badan Penyelenggara Haji dan Umrah.

“Kami berkomitmen mendukung dan bekerja sama untuk meningkatkan layanan bagi jamaah. Tujuan kami adalah menciptakan ekosistem haji dan umrah yang terintegrasi, sekaligus mendukung pariwisata secara menyeluruh,” kata Erick.

Melalui kerja sama lintas kementerian dan penyedia layanan terkait, Erick mengatakan, pemerintah bertekad menghadirkan standar layanan tinggi demi kelancaran perjalanan ibadah bagi seluruh jamaah. Dengan langkah ini, Erick berharap Indonesia menjadi contoh negara yang mampu menyelenggarakan ekosistem haji dan umrah yang profesional dan inklusif.