JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, guna membahas penguatan kinerja Garuda Indonesia di tengah dinamika industri penerbangan global.

Pertemuan tersebut menyoroti tekanan eksternal yang dihadapi industri penerbangan, khususnya dampak kondisi geopolitik dan konflik global terhadap kenaikan harga avtur yang secara langsung memengaruhi struktur biaya operasional maskapai. Dalam konteks tersebut, diperlukan langkah strategis yang terukur untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan tarif bagi masyarakat dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan.

Mengutip akun Intagram resmi BP BUMN, Dony menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah dan BUMN dalam merespons tantangan industri. “Di tengah tekanan biaya yang meningkat, sinergi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan Garuda Indonesia tetap kompetitif sekaligus mampu menjaga keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” ujar Dony.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai national flag carrier yang tetap kompetitif dan adaptif, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan transportasi udara yang andal bagi masyarakat.

Selain itu, penguatan kinerja Garuda Indonesia juga dipandang strategis dalam mendukung konektivitas nasional, termasuk pemerataan akses transportasi udara ke berbagai wilayah di Indonesia. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga peran vital sektor penerbangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk membahas tindak lanjut pengelolaan kawasan hutan pasca pencabutan izin PBPH di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah koordinasi Pemerintah dalam memastikan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. Penataan kembali kawasan hutan pasca pencabutan izin PBPH dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, berbagai langkah strategis turut dibahas, termasuk penguatan tata kelola, pengawasan pemanfaatan kawasan hutan, serta peluang kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab. Pemerintah juga mendorong pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap tantangan pengelolaan sumber daya alam di masa depan.

Mengutip akun Intagram resmi BP BUMN, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa BUMN siap mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor kehutanan. “Pengelolaan kawasan hutan harus dilakukan secara lebih tertib, berkelanjutan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujar Dony.

Melalui sinergi antara Pemerintah dan BUMN, diharapkan pemanfaatan kawasan hutan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, baik bagi perekonomian nasional maupun bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

JAKARTA – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi InJourney Group untuk membahas penguatan strategi pengembangan sektor pariwisata nasional yang terintegrasi dan berdaya saing.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran BUMN dalam mendorong ekosistem pariwisata yang saling terhubung, mulai dari transportasi, pengelolaan destinasi, hingga layanan hospitality. Melalui integrasi tersebut, diharapkan pengalaman wisata di Indonesia dapat semakin berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global.

InJourney Group menghadirkan ekosistem pariwisata yang terintegrasi melalui berbagai lini usaha, yang meliputi layanan transportasi udara melalui Angkasa Pura, pengelolaan destinasi wisata melalui ITDC dan TWC, layanan hospitality melalui HIN, serta dukungan layanan penerbangan melalui IAS. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pengalaman wisata yang menyeluruh bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Integrasi ekosistem pariwisata memungkinkan layanan yang terhubung dari awal hingga akhir perjalanan wisata. Mulai dari kedatangan wisatawan di bandara, kunjungan ke berbagai destinasi unggulan, hingga layanan akomodasi yang nyaman, seluruhnya dirancang untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisata sekaligus memperkuat citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

Mengutip akun intagram resmi BP BUMN, Kepala BP BUMN menegaskan bahwa penguatan ekosistem pariwisata terintegrasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata nasional. “Integrasi ekosistem pariwisata melalui sinergi BUMN menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien, berkualitas, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujar Dony.

BP BUMN juga memastikan bahwa sinergi antar BUMN terus berjalan optimal, sehingga pengelolaan aset negara dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Melalui penguatan ekosistem pariwisata terintegrasi ini, BUMN diharapkan dapat berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan sektor pariwisata, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Upaya pemenuhan gizi masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan kesehatan, terutama dalam mencegah berbagai masalah kesehatan seperti stunting, anemia, dan penyakit tidak menular. Dalam konteks ini, SPPG Tanjungmojo di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, hadir sebagai salah satu bentuk nyata intervensi pelayanan gizi berbasis komunitas. Melalui penyediaan makanan bergizi seimbang, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai penyedia konsumsi harian, tetapi juga sebagai instrumen edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat.

Menu yang disajikan oleh SPPG Tanjungmojo menunjukkan prinsip gizi seimbang yang cukup baik, dengan komposisi karbohidrat, protein, lemak, serta tambahan serat dari sayur dan buah. Nasi kuning sebagai sumber energi dipadukan dengan telur dadar rawis dan abon ayam sebagai sumber protein, serta lalapan dan salad buah yang memberikan kontribusi vitamin dan mineral. Ditambah dengan susu UHT sebagai pelengkap, menu ini mencerminkan upaya pemenuhan kebutuhan gizi makro dan mikro dalam satu porsi sajian yang praktis dan terstandar.

Dari sisi kandungan gizi, menu ini telah memenuhi kebutuhan energi harian dalam skala porsi kecil maupun besar, dengan kisaran energi antara 541 hingga 656 kkal dan kandungan protein yang cukup untuk mendukung fungsi tubuh. Hal ini menjadi penting terutama bagi kelompok penerima manfaat seperti anak-anak atau masyarakat dengan risiko kekurangan gizi. Namun demikian, aspek keberagaman menu dan peningkatan kandungan serat masih dapat menjadi perhatian ke depan agar kualitas gizi semakin optimal dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar penyedia makanan, SPPG Tanjungmojo memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Program ini berpotensi menjadi model pemberdayaan gizi berbasis lokal yang dapat direplikasi di wilayah lain. Dengan konsistensi dalam penyediaan menu sehat dan edukasi yang berkelanjutan, sepiring makanan dari SPPG bukan hanya memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga menjadi investasi kesehatan untuk masa depan masyarakat.

Jakarta, 5 April 2026 – Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus bergerak memastikan terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Pada Minggu (5/4), Kepala BP BUMN dan Menteri PKP melakukan kunjungan langsung sejumlah aset potensial milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)/KAI dan Perum Perumnas untuk mendukung pengembangan perumahan rakyat.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya terkait rencana pembangunan rumah susun bagi relokasi warga di bantaran rel kereta api. BP BUMN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan langkah awal dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah (MBT).

“Barusan kita meninjau kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah bagi MBR dan MBT. Insya Allah segera kita tetapkan. Ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat Indonesia,” ujar Dony.

Ia menambahkan bahwa penyiapan lokasi tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun juga akan diperluas ke kota-kota lain dengan tingkat kepadatan tinggi. “Ke depan, peninjauan akan terus dilakukan di berbagai kota. Kami memprioritaskan wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi agar program ini memberikan dampak yang optimal,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Dony menekankan pentingnya peran BUMN dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui sinergi lintas sektor. “BUMN ingin memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui kerja sama dengan Kementerian PKP, sinergi antar kementerian dan BUMN dapat mempercepat realisasi program pemerintah secara lebih efektif,” tegasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema untuk mendukung percepatan pembangunan hunian, termasuk melalui optimalisasi pembiayaan non-APBN.

“Kami sedang menyiapkan aturan rumah susun subsidi serta skema pembangunan berbasis Corporate Social Responsibility (CSR), di mana tanah tetap milik negara dan pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, kemudian diserahkan kembali kepada negara,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan komitmen dari sektor swasta melalui grup Astra International untuk membangun 1.000 unit rumah susun layak huni. Ara menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini merupakan wujud nyata percepatan pelaksanaan arahan Presiden.

“Dalam kunjungan kerja hari ini, kita melihat adanya kepastian, mulai dari kesiapan lahan, dukungan kebijakan, hingga komitmen pembangunan. Ini menunjukkan bahwa kita dapat bekerja cepat untuk masyarakat,” tambah Ara.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa kawasan yang ditinjau memiliki potensi besar untuk pengembangan hunian terintegrasi.

“Secara komersial kawasan ini cukup potensial dan memiliki prospek pertumbuhan penghuni yang tinggi dalam 10–15 tahun ke depan. Hal ini dapat menjadi bagian dari hunian masa depan yang terintegrasi dengan transportasi,” pungkas Bobby.

Melalui peran aktif Danantara, BP BUMN memastikan kesiapan dan optimalisasi aset strategis BUMN untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Langkah ini menjadi bagian penting dalam percepatan penyediaan hunian yang layak, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan perkotaan.

Aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) merupakan inovasi digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform. Secara konsep, JNN hadir sebagai super-app yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, menyampaikan aduan, hingga mencari lowongan kerja.

Namun, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, keberadaan aplikasi ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal adopsi dan pemanfaatan oleh masyarakat secara luas.

“Tingkat penggunaan masih tergolong rendah menjadi indikator bahwa JNN belum sepenuhnya dikenal, terutama oleh kelompok strategis seperti lulusan SMA yang sedang memasuki dunia kerja. Minimnya sosialisasi, kurangnya integrasi dengan platform populer, serta pengalaman pengguna yang belum optimal menjadi faktor yang menghambat efektivitas aplikasi ini. Aplikasi ini juga perlu disosialisasikan sampai tingkat desa,” kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria di Kendal, Jawa Tengah, Minggu (05/04/2026).

Aplikasi JNN pada dasarnya ditujukan untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah, termasuk yang berada di wilayah pedesaan. Namun realitasnya, kelompok masyarakat desa seringkali memiliki keterbatasan akses informasi, literasi digital dan keterhubungan dengan kebijakan pemerintah berbasis aplikasi. Jika sosialisasi hanya berhenti di tingkat kota atau provinsi, maka aplikasi ini akan gagal menjangkau justru kelompok yang paling membutuhkan layanan publik, seperti informasi bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga lowongan kerja.

“Aplikasi JNN memiliki potensi strategis dalam mendukung sektor ketenagakerjaan dan upaya menekan angka pengangguran, khususnya di Jawa Tengah. Melalui fitur informasi lowongan kerja, JNN dapat menjadi jembatan antara pencari kerja dan penyedia lapangan pekerjaan secara lebih cepat dan terintegrasi. Jika dikelola dengan baik melalui pembaruan data yang real-time, validasi lowongan, serta sosialisasi yang masif hingga tingkat desa, aplikasi ini mampu memperluas akses informasi kerja bagi lulusan SMA/SMK yang selama ini kesulitan mendapatkan informasi. Dengan demikian, JNN dapat menjadi instrumen kebijakan publik yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi kesenjangan informasi dan secara bertahap berkontribusi dalam menekan tingkat pengangguran di daerah,” imbuh Dani.

Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis aplikasi, tetapi juga strategi komunikasi publiknya. Sosialisasi yang lebih masif melalui sekolah, kampus dan media sosial menjadi langkah penting untuk meningkatkan awareness. Selain itu, peningkatan kualitas sistem, pembaruan data secara real-time, serta kolaborasi dengan platform digital yang sudah banyak digunakan masyarakat dapat menjadi solusi agar JNN benar-benar relevan, adaptif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Tengah.

Fenomena geopolitik di Timur Tengah kembali menjadi perhatian dunia, terutama setelah meningkatnya tensi antara Iran dan blok Amerika Serikat–Israel. Dampak dari konflik tersebut tidak hanya terbatas pada aspek politik dan keamanan global, tetapi juga merembet ke sektor ekonomi, termasuk Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga bahan bangunan, seiring dengan fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kenaikan harga minyak menjadi faktor kunci yang mempengaruhi biaya produksi dan distribusi material konstruksi seperti semen, baja dan aspal.

“Pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis dan mencari solusi untuk menstabilkan harga bahan bangunan di tengah tekanan geopolitik global yang semakin tidak menentu. Pernyataan Menteri PU Dody Hanggodo mengenai potensi kenaikan harga material akibat konflik Timur Tengah menjadi sinyal penting bahwa sektor konstruksi berada dalam posisi rentan. Jika tidak diantisipasi, lonjakan harga ini tidak hanya berdampak pada proyek infrastruktur pemerintah, tetapi juga dapat menekan sektor properti dan pembangunan daerah yang sangat bergantung pada stabilitas harga material,” kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria, melalui siaran persnya di Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (04/04/2026).

Dani berpendapat, Indonesia yang masih bergantung pada beberapa bahan baku impor tentu akan merasakan efek berantai dari pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Ketika biaya impor meningkat, harga bahan bangunan di dalam negeri ikut terdorong naik, sehingga berdampak langsung pada perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, baik yang dikerjakan pemerintah maupun swasta.

“Dari sisi ketenagakerjaan, kenaikan harga bahan bangunan berpotensi menimbulkan efek domino yang signifikan. Proyek yang tertunda atau dikurangi skalanya dapat berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang lapangan kerja terbesar. Oleh karena itu, stabilisasi harga bukan hanya soal menjaga kelangsungan proyek, tetapi juga melindungi keberlangsungan pekerjaan bagi jutaan pekerja, mulai dari buruh bangunan hingga tenaga teknis, sehingga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat tetap terjaga,” imbuh Dani.

Dani menambahkan, pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan fiskal dan industri, seperti memperkuat rantai pasok dalam negeri, mendorong penggunaan material lokal, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, intervensi melalui pengawasan distribusi dan pengendalian spekulasi harga juga menjadi kunci agar pasar tidak bereaksi berlebihan terhadap isu global.

Langkah ini penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur nasional agar tidak terhambat oleh gejolak eksternal, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mendorong pengembangan bisnis poultry (peternakan ayam) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Inisiatif ini menjadi salah satu fokus strategis dalam menjawab kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat.

Mengutip akun Instagram resmi BP BUMN, Dony menyampaikan bahwa sektor pangan memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terintegrasi dan berkelanjutan. “Pengembangan bisnis poultry ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional,” ujar Dony.

Saat ini, pengembangan bisnis poultry masih dalam tahap kajian internal dengan mempertimbangkan potensi pasar dan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Kajian ini dilakukan secara komprehensif untuk memastikan model bisnis yang tepat dan berkelanjutan.

Ke depan, bisnis poultry direncanakan akan dikelola secara profesional dengan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir serta menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pangan nasional sekaligus meningkatkan efisiensi dan ketersediaan pasokan.

Melalui inisiatif ini, BP BUMN menegaskan komitmennya dalam mendorong sektor pangan nasional agar semakin kuat, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Angga Raka Prabowo, pada Kamis, 2 April 2026. Pertemuan ini membahas penguatan sinergi komunikasi antara kementerian, lembaga, dan BUMN sebagai bagian dari upaya menghadirkan informasi publik yang semakin baik.

Mengutip akun Instagram resmi BP BUMN, Dony menegaskan bahwa dengan semangat melayani sepenuh hati, BUMN juga berkewajiban memberikan pelayanan informasi yang semakin transparan dan akuntabel kepada masyarakat. “BUMN berkewajiban memberi pelayanan informasi yang semakin baik, transparan, dan akuntabel,” ujar Dony.

Dalam konteks tersebut, kolaborasi antara BP BUMN dan Bakom RI dinilai penting untuk memperkuat kualitas komunikasi publik yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu membangun kepercayaan masyarakat. Sinergi lintas kelembagaan menjadi kunci agar penyampaian informasi strategis dapat berlangsung lebih terarah, konsisten, dan efektif.

Komitmen ini mencerminkan upaya BP BUMN bersama Bakom RI untuk terus mendorong tersajinya informasi dan komunikasi yang berkualitas bagi masyarakat. Melalui koordinasi yang semakin erat, pelayanan informasi publik diharapkan dapat semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar pertemuan bersama jajaran ExxonMobil, termasuk Peter Larden selaku SVP Upstream Conventional & Heavy Oil serta Wade Floyd sebagai President ExxonMobil Indonesia, untuk membahas dinamika dan peluang sektor energi global. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat dialog strategis dengan mitra global di sektor energi.

Mengutip akun Instagram resmi BP BUMN, Dony menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat untuk mendukung ketahanan energi nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang. “Kolaborasi yang semakin erat diharapkan dapat memperkuat sektor energi nasional agar lebih tangguh, berkelanjutan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Dony.

Dengan rekam jejak lebih dari 125 tahun di Indonesia, ExxonMobil dinilai telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan penerimaan negara. Dalam konteks tersebut, pertemuan ini juga membuka ruang yang lebih luas untuk menjajaki sinergi dan peluang kerja sama yang dapat mendukung penguatan sektor energi nasional.

Komitmen tersebut mencerminkan dukungan BP BUMN terhadap kolaborasi global sebagai fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui sinergi yang konstruktif dan berkelanjutan, sektor energi nasional diharapkan mampu semakin adaptif dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat luas.