Indonesia menargetkan investasi sekitar Rp22,5 triliun untuk pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih. Pasar baru mulai terbentuk untuk cold storage, logistik seafood, pabrik es, distribusi hasil laut, sampai utility pesisir. Anthony Leong melihat ekonomi maritim sebagai peluang pertumbuhan baru bagi pengusaha daerah dan anggota HIPMI.

Masalah utama nelayan hari ini berada pada distribusi dan rantai dingin. Banyak hasil tangkap turun kualitas sebelum masuk pasar besar atau industri pengolahan. Caketum AL mendorong HIPMI masuk ke bisnis utility pesisir karena kebutuhan pasarnya berjalan harian dan model bisnisnya berbasis recurring revenue.

Peluang usahanya sangat luas. Mulai dari reefer logistics, pengolahan seafood, SPBN nelayan, packaging ekspor, sampai operator cold chain daerah. Investasi utility skala menengah memiliki estimasi payback period sekitar 3–6 tahun jika volume distribusi dan utilisasi infrastrukturnya stabil.

Anthony Leong mendorong anggota HIPMI daerah masuk lebih awal ke rantai industrialisasi maritim nasional. Fokus utamanya berada pada supply chain, utility, logistik, dan pengolahan hasil laut berbasis wilayah. “Melaju Bersama” diarahkan untuk memperkuat pengusaha daerah agar ikut tumbuh bersama ekonomi pesisir Indonesia.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama jajaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk serta Direksi dan Dewan Komisaris PT Permodalan Nasional Madani pada Senin (18/05) guna menindaklanjuti penyesuaian suku bunga program PNM Mekaar menjadi 8 persen. Langkah tersebut dilakukan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan akses pembiayaan bagi keluarga prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro semakin terjangkau dan tepat sasaran.

Fokus pembahasan mencakup penguatan akses permodalan bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro dengan tetap menjaga keberlanjutan bisnis, kualitas pembiayaan, serta kesehatan ekosistem Ultra Mikro Holding. Penguatan program dilakukan agar manfaat pembiayaan tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Hingga saat ini, PNM Mekaar telah melayani lebih dari 16,2 juta nasabah kelolaan, dengan seluruh nasabah merupakan perempuan pelaku usaha ultra mikro. Program tersebut dinilai menjadi salah satu instrumen strategis dalam memperluas inklusi keuangan sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Dony Oskaria menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan program pembiayaan ultra mikro agar dapat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

“Penguatan pembiayaan ultra mikro harus mampu memperluas akses usaha masyarakat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi keluarga secara berkelanjutan,” ujar Dony.

BP BUMN dan Danantara mendukung penguatan program pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan. Melalui sinergi antar BUMN, program pembiayaan ultra mikro diharapkan semakin mampu meningkatkan kapasitas usaha masyarakat, memperluas akses ekonomi produktif, serta menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih merata di seluruh Indonesia.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, Angga Raka Prabowo, serta jajaran Direksi Telkomsel guna membahas progres kinerja perusahaan dan penguatan transformasi sektor telekomunikasi melalui inovasi digital yang berkelanjutan, pada Senin (18/05).

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis dalam mempercepat transformasi digital nasional, termasuk penguatan infrastruktur konektivitas, pengembangan layanan berbasis teknologi digital, serta perluasan akses layanan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata. Transformasi ini dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas, efisiensi, serta pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perkembangan teknologi yang semakin dinamis.

Selain itu, pembahasan juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia agar lebih adaptif, modern, dan inklusif. Melalui sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pelaku industri telekomunikasi, diharapkan inovasi digital dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat, aman, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia usaha.

“Transformasi digital di sektor telekomunikasi tidak hanya terkait daya saing industri, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Dony.

BP BUMN dan Danantara terus mendukung penguatan transformasi digital di berbagai sektor strategis sebagai bagian dari upaya membangun fondasi ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berdaya saing global. Inovasi dan pengembangan teknologi di sektor telekomunikasi diharapkan dapat menjadi katalis percepatan digitalisasi nasional sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Indonesia.

JAKARTA — BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat pengelolaan aset negera agar mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui tata kelola yang terintegrasi, strategi investasi yang disiplin, serta pengelolaan portofolio yang profesional.

Realisasi laba Danantara menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan aset negara mulai memberikan hasil nyata. Danantara mengoptimalkan portofolio aset di bawah naungannya melalui pendekatan investasi yang terukur, inovatif, dan berbasis manajemen risiko. Langkah tersebut mendorong peningkatan imbal hasil serta memperkuat kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa BUMN perlu menjaga profitabilitas dengan memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas operasional. “BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” ujar Dony.

BP BUMN dan Danantara juga mendorong BUMN untuk menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi di setiap lini operasi. Fokus tersebut tidak hanya mencakup pengendalian biaya, tetapi juga ketepatan dalam mengalokasikan aset, membaca dinamika pasar global, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat mitigasi risiko dalam setiap keputusan investasi.

Melalui langkah tersebut, BP BUMN mendukung Danantara untuk menjaga dan menumbuhkan nilai kekayaan negara secara berkelanjutan. Peningkatan profitabilitas BUMN diharapkan dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui peningkatan dividen, pertumbuhan nilai aset, serta kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat koordinasi bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara, pada Rabu (13/05), guna membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan. Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala BP BUMN menegaskan bahwa sinergi antar BUMN perlu terus diperkuat guna menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat. “Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak,” ujar Dony.

Rapat tersebut turut membahas upaya memperkuat kolaborasi antarbank anggota Himbara dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Sinergi ini diharapkan dapat mendukung percepatan program penyediaan rumah yang berkualitas dengan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau, dan berkelanjutan. Penguatan sektor perumahan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor properti dan industri pendukungnya.

Melalui kolaborasi ini, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional guna menghadirkan hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 15.425 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Januari-April 2026. Fenomena ini menjadi sinyal bahwa persoalan ketenagakerjaan di Indonesia tidak bisa hanya dibebankan kepada satu kementerian semata. Angka PHK tersebut menunjukkan bahwa pasar kerja nasional sedang menghadapi tekanan serius, baik akibat perlambatan ekonomi global, efisiensi industri, disrupsi teknologi, maupun perubahan pola bisnis.

Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria berpendapat bahwa dalam situasi seperti ini, publik seringkali langsung menaruh harapan besar kepada Kemnaker. Padahal, penciptaan lapangan kerja sejatinya merupakan agenda lintas sektor yang membutuhkan keterlibatan aktif hampir seluruh kementerian dan lembaga negara. Jika hanya mengandalkan Kemnaker, maka penanganannya akan bersifat administratif dan reaktif, bukan strategis serta preventif.

“Kementerian Perindustrian, misalnya, memiliki peran penting dalam mendorong lahirnya industri padat karya baru yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Kementerian Pertanian dapat memperkuat hilirisasi produk desa agar sektor pertanian tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan dengan pendapatan rendah. Kementerian Pariwisata dapat memperluas ekosistem ekonomi kreatif berbasis daerah yang membuka peluang kerja bagi anak muda. Bahkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga memegang posisi strategis untuk memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri. Selama ini, salah satu masalah utama ketenagakerjaan Indonesia adalah ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berubah,” kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria di Kendal, Jawa Tengah, Rabu (13/05/2026).

Dani menambahkan, penciptaan lapangan kerja juga membutuhkan keberanian pemerintah untuk membangun ekosistem kewirausahaan nasional secara lebih serius. Banyak kementerian sebenarnya memiliki anggaran pemberdayaan masyarakat, namun program-program tersebut masih berjalan sendiri-sendiri dan sering kali tidak terintegrasi.

“Di sisi lain, pemerintah juga perlu mulai melihat penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari strategi stabilitas sosial nasional. Tingginya angka pengangguran dan PHK dapat memicu meningkatnya persoalan sosial seperti kriminalitas, konflik sosial, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap negara,” imbuh Dani.

Menurut Dani, kementerian yang selama ini dianggap tidak berkaitan langsung dengan ekonomi, seperti Kementerian Sosial maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga, juga dapat mengambil peran melalui program pemberdayaan berbasis komunitas, pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi kreatif bagi kelompok rentan dan generasi muda. Persoalan ketenagakerjaan harus dipahami sebagai tanggung jawab kolektif negara. Indonesia tidak cukup hanya berfokus pada penanganan korban PHK, tetapi juga harus agresif menciptakan sumber-sumber pekerjaan baru di berbagai sektor.

“Pemerintah memerlukan pendekatan whole of government, yakni seluruh kementerian bergerak dalam satu arah besar yaitu membuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi rakyat. Di tengah bonus demografi yang sedang berlangsung, kegagalan menciptakan lapangan kerja justru dapat berubah menjadi beban sosial dan ekonomi di masa depan. Karena itu, membantu penciptaan lapangan kerja seharusnya tidak hanya menjadi urusan Kementerian Ketenagakerjaan, melainkan agenda nasional seluruh kementerian dan lembaga negara,” pungkas Dani.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, membuka sekaligus memimpin Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Perspektif Hukum atas Strategic Alignment Program Penataan BUMN & Anak Usaha BUMN: Kepastian Hukum, Tata Kelola, dan Mitigasi Risiko” yang diselenggarakan di Wisma Danantara Indonesia, pada Selasa (12/05). Kegiatan ini turut menghadirkan Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), serta Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas institusi dalam mendukung transformasi BUMN.

FGD tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai aspek hukum dalam proses penataan dan streamlining BUMN maupun anak usaha BUMN. Melalui diskusi ini, pemerintah dan para pemangku kepentingan mendorong terciptanya kepastian hukum, penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta langkah mitigasi risiko yang terukur dalam setiap proses transformasi korporasi.

Dalam kesempatan tersebut, Dony Oskaria menegaskan bahwa transformasi BUMN harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang kuat. “Transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada penguatan bisnis, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang terukur,” ujar Dony.

Forum ini juga menjadi ruang diskusi konstruktif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN dalam menyamakan perspektif terkait implementasi kebijakan strategis penataan BUMN. Dengan adanya kesamaan pemahaman tersebut, diharapkan proses transformasi BUMN dapat berjalan lebih optimal, terukur, serta memiliki landasan regulasi yang kuat dalam menghadapi tantangan bisnis dan dinamika ekonomi global.

BP BUMN bersama Danantara Indonesia terus mendorong sinergi lintas kelembagaan guna memastikan pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional, prudent, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Melalui kolaborasi dengan kementerian, aparat penegak hukum, serta seluruh pemangku kepentingan, BP BUMN dan Danantara berkomitmen memastikan setiap proses transformasi dan penataan BUMN berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, sehingga mampu memperkuat daya saing BUMN di tingkat global sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, didampingi Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf, menggelar rapat bersama Direksi Telkomsel pada Rabu (6/5) guna membahas pembaruan kinerja perusahaan serta arah peningkatan layanan digital ke depan.

Pertemuan ini berfokus pada peningkatan kualitas jaringan, penguatan layanan digital, serta penyusunan strategi bisnis yang adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tengah percepatan transformasi digital nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Dony menegaskan pentingnya peran Telkomsel sebagai penggerak utama konektivitas nasional. “Penguatan layanan digital dan jaringan perlu terus dilakukan agar mampu menghadirkan konektivitas yang cepat, andal, dan merata, sehingga manfaat transformasi digital dapat dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, BP BUMN menilai peningkatan layanan digital juga perlu diarahkan pada pengembangan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sektor pendidikan, UMKM, dan layanan publik berbasis digital.

BP BUMN bersama Danantara terus mendorong Telkomsel untuk berinovasi dan memperluas jangkauan layanan, sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas nasional sekaligus membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk membahas progres pelaksanaan peta jalan (roadmap) pengembangan perkeretaapian nasional pada Selasa (5/5).

Rapat menitikberatkan pada penguatan kualitas layanan, peningkatan konektivitas antardaerah, serta pengembangan sistem dan teknologi transportasi yang lebih aman, efektif, dan terintegrasi. Fokus ini dinilai penting untuk menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat yang terus berkembang, sekaligus mendukung efisiensi logistik nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Dony menegaskan bahwa aspek keselamatan dan keamanan menjadi fondasi utama dalam transformasi layanan perkeretaapian. “Transformasi KAI dengan mengedepankan keamanan dan keselamatan sebagai prioritas utama, sekaligus menghadirkan layanan yang inklusif, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memberi dampak nyata bagi kemudahan mobilitas dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Selain itu, konsitensi ketepatan waktu layanan juga menjadi perhatian, seiring dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap transportasi massal yang andal. Digitalisasi layanan serta integrasi antarmoda turut didorong untuk menciptakan pengalaman perjalanan yang lebih mudah dan nyaman bagi pengguna.

BP BUMN akan terus mendorong langkah transformasi KAI melalui penguatan tata kelola dan strategi bisnis yang berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus memastikan kontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Tangerang Selatan – UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus mematangkan koordinasi dan menunggu langkah lanjutan Pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait realisasi rencana pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Kampus I, Jalan Raya Ir. H. Juanda, Ciputat.

Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) UIN Jakarta Zaenal Muttaqin mengatakan hingga saat ini, realisasi pembangunan JPO tersebut masih dalam tahap koordinasi pascakajian relokasi yang sebelumnya telah disepakati bersama.

Lebih lanjut Zaenal menyampaikan bahwa UIN Jakarta telah menyiapkan berbagai kebutuhan awal, termasuk desain konseptual JPO sebagai bahan pertimbangan. Namun, proses pembangunan masih menunggu tindak lanjut dari Pemkot Tangsel, khususnya terkait aspek perizinan dan teknis pelaksanaan.

“Pada prinsipnya UIN Jakarta siap mendukung percepatan pembangunan JPO ini. Kami terus berkoordinasi dengan Pemkot Tangsel, terutama dalam hal perizinan dan koordinasi lanjutan dengan pihak terkait,” ujarnya, Selasa (05/05/2026).

Zaenal menambahkan, sebagai bentuk komitmen, UIN Jakarta di tahun 2025 telah menyiapkan anggaran hingga sekitar Rp.7 miliar untuk mendukung kegiatan pembangunan JPO tersebut meski kemudian masuk dalam daftar efisiensi anggaran.

“Meski terdampak efisiensi, namun penyediaan anggaran ini menunjukkan keseriusan kampus dalam menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman bagi sivitas akademika dan masyarakat umum,” tandasnya.

Menurutnya, pembangunan JPO merupakan infrastruktur penting bagi sivitas akademika dan publik di lingkungan UIN Jakarta. Terlebih, JPO akan dibangun di kawasan dengan lalu lintas padat yang menjadi penghubung wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran mobilitas.

Sebelumnya, UIN Jakarta bersama Pemkot Tangsel dan pihak vendor telah mengkaji rencana relokasi JPO yang saat ini berada di sekitar kawasan tersebut. Relokasi direncanakan ke titik yang lebih strategis, tepat di depan kampus, agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat umum dan sivitas akademika.

Rencana pembangunan JPO ini dinilai penting mengingat tingginya mobilitas penyeberangan di ruas Jalan Raya Ir. H. Juanda yang menghubungkan DKI Jakarta-Banten dan sekitarnya melalui koneksi kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, dengan Pasar Jumat, Jakarta Selatan.

Kehadiran JPO diharapkan mampu meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, sekaligus mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas.

Lebih lanjut, UIN Jakarta berharap sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pihak swasta dapat terus diperkuat guna mempercepat realisasi pembangunan JPO tersebut.

“Kami berharap proses ini bisa segera ditindaklanjuti dan semoga terealisir pada tahun 2026 ini sehingga JPO dapat segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Selain sebagai sarana penyeberangan yang aman, imbuhnya, JPO yang direncanakan juga akan memperhatikan aspek estetika dan kemungkinan pemanfaatan sebagai media informasi institusional. Dengan demikian, keberadaannya tidak hanya fungsional, tetapi juga mendukung citra kawasan kampus yang tertata dan modern.

UIN Jakarta tegas Zaenal berkomitmen terus berkoordinasi aktif demi mendorong percepatan realisasi pembangunan JPO sebagai solusi konkret atas kebutuhan aksesibilitas yang aman dan tertib di lingkungan kampus.

“Ini kita lakukan semata agar infrastruktur lingkungan bisa support iklim akademik yang aman dan nyaman,” pungkasnya.