Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kendal bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kendal telah menggelar kegiatan Halal Bi Halal 2026 sebagai momentum mempererat hubungan antar pelaku usaha. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi ekonomi daerah pasca Hari Raya Idulfitri.

Acara tersebut akan diselenggarakan pada Minggu, 12 April 2026, bertempat di Hotel SAE INN Kendal. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dikemas dalam bentuk talkshow yang menghadirkan tokoh-tokoh penting di bidang pemerintahan dan dunia usaha.

Acara Halal Bi Halal HIPMI dan KADIN Kendal 2026 ini akan dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan pemangku kepentingan strategis, mulai dari Bupati Kendal Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M., Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) BPD Hipmi Jawa Tengah Rian dan Anggota DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Selain itu, kegiatan ini juga akan diikuti oleh para pelaku usaha, komunitas bisnis, serta stakeholder ekonomi lainnya yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan kolaborasi ekonomi di Kabupaten Kendal.

Ketua Panitia, Octavian Wahyu Perdana, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki tujuan strategis.

“Kami ingin menjadikan Halal Bi Halal ini sebagai ruang temu yang produktif, di mana para pengusaha bisa saling bertukar ide dan membangun kolaborasi nyata,” kata Wahyu di Hotel SAE INN Kendal, Jawa Tengah, Minggu (12/04/2026).

Wahyu juga menambahkan bahwa konsep acara dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi peserta.

“Melalui kombinasi talkshow, networking dan interaksi langsung, kami berharap tercipta sinergi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal,” imbuh Wahyu.

Ketua HIPMI Kendal, Rizki Imhan Rochanza atau yang akrab disapa Ekky Hero, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

“HIPMI melihat bahwa kekuatan ekonomi daerah tidak bisa dibangun sendiri, melainkan melalui kolaborasi yang solid antar pelaku usaha dan stakeholder,” kata Ekky.

Menurutnya, momentum Halal Bi Halal menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat hubungan tersebut.

“Kami ingin menjadikan forum ini sebagai titik awal lahirnya kerja sama konkret yang mampu mendorong pertumbuhan usaha anggota HIPMI di Kendal,” imbuh Ekky.

Sementara itu, Ketua KADIN Kendal, Fransisca Tjokro Handoko, menyampaikan bahwa sinergi antara HIPMI dan KADIN merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem bisnis daerah.

“KADIN berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam mendukung pelaku usaha lokal agar lebih berkembang,” tutur Sisca.

Sisca juga berharap kegiatan ini dapat membuka peluang baru bagi dunia usaha di Kendal.

“Melalui forum ini, kami ingin menciptakan ruang yang tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga membuka akses terhadap peluang investasi dan kemitraan,” tambah Sisca.

Dengan mengusung tema mempererat silaturahmi dan menguatkan ekonomi negeri, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. HIPMI dan KADIN Kendal optimistis bahwa kolaborasi yang terbangun dari acara ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi dunia usaha di Kendal.

KENDAL – Kenaikan harga bahan bangunan dalam beberapa waktu terakhir mulai dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Kendal. Kondisi ini memicu kekhawatiran, terutama bagi warga yang tengah membangun atau merenovasi rumah, serta pelaku usaha kecil di sektor konstruksi. Badan Pengurus Cabang (BPC), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kendal pun angkat suara, mendorong adanya langkah konkret pemerintah untuk menjaga stabilitas harga material bangunan.

Ketua Bidang X (Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan) BPC HIPMI Kendal, Dani Satria, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait lonjakan harga tersebut. Berdasarkan data lapangan, termasuk bukti transaksi pembelian warga, sejumlah bahan seperti semen, besi, pasir hingga bahan finishing mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Menurut Dani, kenaikan harga bahan bangunan tidak bisa dilihat dari satu faktor saja. Meski pemerintah pusat menyebut adanya pengaruh konflik di kawasan Timur Tengah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa faktor domestik juga memiliki peran besar.

“Distribusi, biaya logistik, serta fluktuasi harga bahan baku turut memperparah kondisi ini. Material seperti besi dan produk turunan kimia sangat bergantung pada pasar global, sehingga rentan terhadap gejolak geopolitik. Sementara itu, bahan seperti pasir dan material urugan lebih dipengaruhi oleh biaya transportasi dan distribusi lokal, yang juga mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir,” kata Ketua Bidang X (Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan) BPC HIPMI Kendal, Dani Satria di Kendal, Jawa Tengah, Senin (13/04/2026).

Dani berpendapat, bahwa dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil dan menengah di sektor konstruksi. Banyak di antaranya yang harus menyesuaikan ulang anggaran proyek, bahkan menunda pekerjaan karena keterbatasan biaya. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan sektor properti rakyat di daerah.

“HIPMI Kendal memandang persoalan ini sebagai isu serius yang memerlukan perhatian lintas sektor. Kami mendorong adanya intervensi kebijakan yang tepat, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, untuk menjaga stabilitas harga bahan bangunan agar tidak semakin memberatkan masyarakat,” imbuh Dani.

Selain itu, HIPMI Kendal juga mendorong penguatan rantai pasok lokal serta efisiensi distribusi agar harga material bisa lebih terkendali. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha muda, HIPMI Kendal berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha. Dani berharap, dengan adanya perhatian serius dari berbagai pihak, stabilitas harga bahan bangunan dapat segera terwujud demi melindungi kepentingan rakyat dan mendorong keberlangsungan pembangunan di daerah.

JAKARTA — BP BUMN terus memperkuat perannya agar BUMN dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memberi manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen ini mengemuka dalam rapat internal yang dipimpin Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, bersama jajaran pimpinan BP BUMN. Rapat tersebut membahas arah kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam mengawal transformasi BUMN agar semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Dalam pembahasan itu, ditekankan bahwa BUMN tidak semata-mata dituntut untuk menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga perlu menghadirkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka dari itu, penguatan peran BUMN didorong melalui kontribusi sosial, pengembangan talenta unggul, percepatan inovasi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

BP BUMN memandang tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi penting dalam mendukung pencapaian Asta Cita. Melalui tata kelola yang kuat, BUMN diharapkan mampu menjalankan mandatnya dengan integritas, sekaligus memberi kontribusi yang semakin besar bagi kepentingan publik.

Dony Oskaria menyampaikan bahwa penguatan peran BUMN menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan global dan menjaga arah pembangunan yang inklusif. “BUMN harus menjadi motor penggerak yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Upaya ini menjadi bagian dari langkah transformasi yang berkelanjutan dari BP BUMN dalam mendukung dan mengawasi BUMN untuk aktif membangun ekosistem yang tangguh, adaptif, dan berorientasi ke depan, sehingga kehadirannya dapat memberi manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.

KENDAL – Dukungan terhadap Anthony Leong sebagai calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2026–2029 terus mengalir dari berbagai daerah. Salah satunya datang dari Dani Satria, Ketua Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kendal, yang menilai Anthony sebagai sosok tepat untuk memimpin organisasi pengusaha muda tersebut ke depan.

Menurut Dani, momentum regenerasi kepemimpinan di tubuh HIPMI harus diisi oleh figur yang tidak hanya memiliki kapasitas organisasi, tetapi juga visi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dani menilai Anthony Leong memiliki kombinasi tersebut, terutama dalam menjawab tantangan dunia usaha yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi.

“Anthony Leong adalah figur muda yang memahami dinamika ekonomi modern. Dia tidak hanya bicara konsep, tetapi juga memiliki rekam jejak dalam mendorong pengusaha muda untuk naik kelas, khususnya melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi,” kata Dani dalam keterangannya di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (09/4/2026).

Dani menilai, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi HIPMI saat ini adalah bagaimana mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bertransformasi menjadi usaha yang lebih kompetitif. Dalam konteks ini, Dani melihat Anthony memiliki gagasan yang kuat dalam mempercepat digitalisasi UMKM sebagai kunci peningkatan daya saing nasional.

Selain itu, persoalan klasik seperti keterbatasan akses pembiayaan juga menjadi perhatian penting. Dani menyebut, kepemimpinan ke depan harus mampu menjembatani kepentingan pengusaha muda dengan sektor perbankan, investor serta kebijakan pemerintah. Dani meyakini Anthony Leong memiliki jejaring dan kapasitas untuk membuka akses tersebut secara lebih luas dan inklusif.

“HIPMI membutuhkan pemimpin yang mampu menjadi jembatan antara pengusaha muda dengan ekosistem ekonomi yang lebih besar. Saya melihat Anthony Leong punya kemampuan itu, baik dari sisi jaringan, pengalaman, maupun pemahaman terhadap kebijakan ekonomi,” imbuh Dani.

Dani juga menyoroti pentingnya peran HIPMI dalam mendukung pembangunan sektor infrastruktur dan konektivitas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kepemimpinan Anthony diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pengusaha muda dan pembangunan nasional, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti properti dan transportasi.

Jakarta — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, didampingi Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra, menggelar rapat bersama Direksi Perum AirNav Indonesia (LPPNPI). Pertemuan tersebut membahas penguatan layanan navigasi penerbangan nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, efisiensi operasional, serta kesiapan sistem dalam menghadapi pertumbuhan lalu lintas udara di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, berbagai langkah strategis dibahas guna memastikan sistem navigasi penerbangan nasional mampu mendukung peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. AirNav Indonesia sebagai lembaga penyelenggara layanan navigasi penerbangan memiliki peran penting dalam memastikan setiap penerbangan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan terkoordinasi dengan baik di ruang udara nasional.

Selain itu, peningkatan kapasitas sistem dan pemanfaatan teknologi menjadi perhatian utama dalam pembahasan. Penguatan sistem navigasi berbasis teknologi dinilai penting untuk mendukung efisiensi pengelolaan lalu lintas udara, meningkatkan ketepatan waktu penerbangan, serta menjaga standar keselamatan yang tinggi sesuai dengan praktik internasional.

Kepala BP BUMN menekankan bahwa AirNav Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem transportasi udara nasional. “Penguatan sistem navigasi berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk memastikan layanan penerbangan yang semakin aman, efisien, dan berstandar global,” ujar Dony.

BP BUMN juga mendorong AirNav Indonesia untuk terus meningkatkan inovasi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor penerbangan, termasuk operator bandara, maskapai penerbangan, serta regulator. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan ruang udara nasional dapat berjalan secara optimal dan mendukung konektivitas antarwilayah di Indonesia.

Dengan penguatan sistem dan peningkatan kualitas layanan navigasi penerbangan, diharapkan AirNav Indonesia dapat semakin memperkuat perannya dalam menjaga keselamatan penerbangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan sektor transportasi udara yang berkelanjutan. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan sistem transportasi udara yang modern, efisien, serta mampu menjawab tantangan perkembangan industri penerbangan di masa depan.

Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, Lampung, belakangan ini menjadi sorotan publik setelah aparat kepolisian berhasil mengungkap sindikat pelaku yang menggunakan senjata api. Keterlibatan sejumlah individu dengan peran terstruktur, termasuk dugaan oknum aparat, mengindikasikan bahwa kejahatan ini tidak lagi bersifat spontan atau individual, melainkan telah berkembang menjadi jaringan yang lebih terorganisir.

Pengungkapan sindikat ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola kejahatan jalanan atau street crime yang sebelumnya identik dengan pelaku tunggal atau kelompok kecil tanpa perencanaan matang. Dalam kasus Pringsewu, para pelaku diketahui memiliki pembagian tugas yang jelas, mulai dari pengintaian, eksekusi hingga penjualan barang hasil curian. Hal ini memperkuat dugaan adanya sistem kerja yang rapi dan terstruktur layaknya organisasi kriminal.

“Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari street crime ke organized crime, di mana kejahatan tidak lagi dilakukan secara insidental, tetapi direncanakan secara sistematis dengan melibatkan banyak aktor,” ujar Kriminolog Alumni Universitas Indonesia (UI), Hardiat Dani di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (09/04/2026).

Menurut Hardiat, keberadaan senjata api dalam aksi curanmor tersebut menjadi indikator meningkatnya eskalasi kekerasan dalam tindak kejahatan. Jika sebelumnya pelaku hanya mengandalkan kelengahan korban, kini mereka tidak segan menggunakan ancaman kekerasan untuk melancarkan aksinya. Kondisi ini tentu meningkatkan risiko keselamatan masyarakat sekaligus menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum.

“Penggunaan senjata api menandakan adanya keberanian sekaligus kesiapan pelaku untuk menghadapi risiko yang lebih besar. Ini tidak lagi sekadar pencurian, tetapi sudah masuk dalam kategori kejahatan yang memiliki potensi kekerasan tinggi,” imbuh Hardiat.

Selain itu, keterlibatan oknum aparat dalam sindikat ini menjadi perhatian khusus karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai “state-corporate crime” dalam skala kecil atau lokal, di mana individu yang memiliki akses kekuasaan justru memanfaatkannya untuk mendukung aktivitas ilegal.

“Ketika ada oknum aparat yang terlibat, maka jaringan kejahatan ini berpotensi semakin kuat karena memiliki akses terhadap informasi dan perlindungan tertentu. Ini yang membuat organized crime jauh lebih sulit diberantas dibandingkan street crime biasa,” ujar Hardiat.

Seperti diketahui, pengungkapan sindikat curanmor bersenjata api di wilayah Pringsewu, Lampung, yang melibatkan lima orang tersangka, termasuk seorang oknum anggota Satpol PP. Kelompok ini merupakan jaringan terorganisir dengan pembagian peran, mulai dari pelaku utama, joki, hingga penadah dan pengangkut hasil curian. Otak pelaku diketahui merupakan residivis yang kerap menggunakan senjata api dalam aksinya dan telah beroperasi di beberapa lokasi. Dalam penangkapan, polisi menyita berbagai barang bukti seperti kendaraan hasil curian, senjata api rakitan dan alat kejahatan serta menangkap pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

Di tengah euforia hilirisasi nikel yang begitu masif dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tampak semakin percaya diri sebagai pemain utama dalam rantai pasok global baterai dan kendaraan listrik. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang muncul di ruang publik: apakah kita terlalu fokus pada satu komoditas, sementara potensi mineral lain justru luput dari perhatian? Salah satunya adalah palladium, yaitu logam langka yang diam-diam memainkan peran penting dalam industri global.

Bagi Anda yang menyukai film Marvel Cinematic Universe (MCU), terutama Iron Man, tentu masih ingat betapa krusialnya peran palladium dalam cerita tersebut. Dalam film Iron Man (2008) pertama, Tony Stark digambarkan berlomba dengan waktu di dalam goa penyekapan, untuk menemukan dan memanfaatkan palladium sebagai inti dari reaktor Arc yang menjaga hidupnya sekaligus menjadi sumber energi baju zirahnya. Logam ini tentu bukanlah sekadar elemen fiksi, namun juga merupakan unsur penting dalam sebuah industri teknologi.

Palladium mungkin belum sepopuler emas atau nikel di Indonesia, tetapi secara global posisinya sangat strategis. Logam ini termasuk dalam kelompok platinum group metals (PGM) yang langka dan bernilai tinggi. Lebih dari separuh penggunaannya saat ini terserap oleh industri otomotif, khususnya sebagai bahan utama catalytic converter untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan hingga tingkat yang jauh lebih aman. Dalam konteks transisi energi dan pengetatan regulasi lingkungan, kebutuhan terhadap logam ini tetap relevan, bahkan cenderung meningkat dalam jangka menengah.

Menariknya, palladium hampir tidak pernah ditambang sebagai komoditas utama. Logam ini biasanya hadir sebagai produk sampingan dari tambang nikel, tembaga atau platinum. Di sinilah letak relevansi Indonesia. Sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia, Indonesia sebenarnya memiliki peluang tersembunyi untuk ikut bermain dalam rantai nilai palladium. Meskipun bukan sebagai produsen utama, setidaknya sebagai penghasil by-product yang bernilai tinggi.

Sayangnya, peluang ini belum banyak disentuh. Fokus kebijakan masih terkonsentrasi pada peningkatan nilai tambah nikel, terutama dalam konteks baterai kendaraan listrik. Padahal, jika melihat praktik global, perusahaan tambang besar seperti di Rusia mampu mengoptimalkan berbagai logam sekaligus dari satu sumber daya. Bahkan, perusahaan seperti Nornickel dikenal sebagai produsen palladium terbesar dunia, yang memanfaatkan integrasi produksi dari bijih nikel dan logam lainnya. Artinya, pendekatan multi-komoditas bukan hal baru, melainkan praktik yang sudah terbukti meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi.

Dalam konteks hilirisasi, Indonesia sebenarnya memiliki momentum yang tepat untuk memperluas perspektif. Hilirisasi tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai pengolahan satu komoditas unggulan, melainkan optimalisasi seluruh kandungan mineral dalam suatu cadangan. Dengan kata lain, setiap ton bijih yang diolah seharusnya tidak hanya menghasilkan nikel, tetapi juga membuka peluang ekstraksi logam ikutan seperti palladium, platinum atau bahkan logam tanah yang jarang.

Selain dari sisi tambang primer, peluang palladium juga muncul dari sektor daur ulang. Secara global, sebagian pasokan palladium berasal dari catalytic converter bekas dan limbah elektronik. Hal ini menjadi relevan bagi Indonesia yang tengah menghadapi peningkatan volume limbah elektronik dan kendaraan. Jika dikelola dengan baik, sektor ini tidak hanya berkontribusi pada ekonomi sirkular, tetapi juga membuka sumber baru bagi logam bernilai tinggi yang selama ini diimpor atau diabaikan.

Namun, tentu saja ada tantangan yang tidak kecil. Kadar palladium dalam bijih relatif rendah, sehingga membutuhkan teknologi ekstraksi yang kompleks dan investasi besar. Selain itu, eksplorasi PGM di Indonesia masih sangat terbatas. Tanpa data geologi yang kuat dan riset yang berkesinambungan, sulit untuk memastikan seberapa besar potensi riil yang dimiliki.

Di sisi lain, dinamika global justru menunjukkan bahwa logam seperti palladium akan tetap memiliki tempat, meskipun dunia bergerak menuju elektrifikasi. Permintaan dari kendaraan berbahan bakar fosil mungkin akan menurun, tetapi inovasi baru seperti teknologi hidrogen dan aplikasi industri lainnya, diperkirakan akan menciptakan sumber permintaan baru di masa depan.

Pembahasan tentang palladium membawa kita pada refleksi yang lebih luas: apakah strategi hilirisasi Indonesia sudah cukup komprehensif?

Dani Satria

Ketua Bidang X (Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan), Badan Pengurus Cabang (BPC), HIPMI Kendal

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, guna membahas penguatan kinerja Garuda Indonesia di tengah dinamika industri penerbangan global.

Pertemuan tersebut menyoroti tekanan eksternal yang dihadapi industri penerbangan, khususnya dampak kondisi geopolitik dan konflik global terhadap kenaikan harga avtur yang secara langsung memengaruhi struktur biaya operasional maskapai. Dalam konteks tersebut, diperlukan langkah strategis yang terukur untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan tarif bagi masyarakat dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan.

Mengutip akun Intagram resmi BP BUMN, Dony menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah dan BUMN dalam merespons tantangan industri. “Di tengah tekanan biaya yang meningkat, sinergi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan Garuda Indonesia tetap kompetitif sekaligus mampu menjaga keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” ujar Dony.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai national flag carrier yang tetap kompetitif dan adaptif, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan transportasi udara yang andal bagi masyarakat.

Selain itu, penguatan kinerja Garuda Indonesia juga dipandang strategis dalam mendukung konektivitas nasional, termasuk pemerataan akses transportasi udara ke berbagai wilayah di Indonesia. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga peran vital sektor penerbangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk membahas tindak lanjut pengelolaan kawasan hutan pasca pencabutan izin PBPH di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah koordinasi Pemerintah dalam memastikan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. Penataan kembali kawasan hutan pasca pencabutan izin PBPH dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, berbagai langkah strategis turut dibahas, termasuk penguatan tata kelola, pengawasan pemanfaatan kawasan hutan, serta peluang kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab. Pemerintah juga mendorong pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap tantangan pengelolaan sumber daya alam di masa depan.

Mengutip akun Intagram resmi BP BUMN, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa BUMN siap mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor kehutanan. “Pengelolaan kawasan hutan harus dilakukan secara lebih tertib, berkelanjutan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujar Dony.

Melalui sinergi antara Pemerintah dan BUMN, diharapkan pemanfaatan kawasan hutan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, baik bagi perekonomian nasional maupun bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

JAKARTA – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi InJourney Group untuk membahas penguatan strategi pengembangan sektor pariwisata nasional yang terintegrasi dan berdaya saing.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran BUMN dalam mendorong ekosistem pariwisata yang saling terhubung, mulai dari transportasi, pengelolaan destinasi, hingga layanan hospitality. Melalui integrasi tersebut, diharapkan pengalaman wisata di Indonesia dapat semakin berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global.

InJourney Group menghadirkan ekosistem pariwisata yang terintegrasi melalui berbagai lini usaha, yang meliputi layanan transportasi udara melalui Angkasa Pura, pengelolaan destinasi wisata melalui ITDC dan TWC, layanan hospitality melalui HIN, serta dukungan layanan penerbangan melalui IAS. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pengalaman wisata yang menyeluruh bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Integrasi ekosistem pariwisata memungkinkan layanan yang terhubung dari awal hingga akhir perjalanan wisata. Mulai dari kedatangan wisatawan di bandara, kunjungan ke berbagai destinasi unggulan, hingga layanan akomodasi yang nyaman, seluruhnya dirancang untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisata sekaligus memperkuat citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

Mengutip akun intagram resmi BP BUMN, Kepala BP BUMN menegaskan bahwa penguatan ekosistem pariwisata terintegrasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata nasional. “Integrasi ekosistem pariwisata melalui sinergi BUMN menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien, berkualitas, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujar Dony.

BP BUMN juga memastikan bahwa sinergi antar BUMN terus berjalan optimal, sehingga pengelolaan aset negara dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Melalui penguatan ekosistem pariwisata terintegrasi ini, BUMN diharapkan dapat berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan sektor pariwisata, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.