Kenaikan harga plastik yang terjadi belakangan ini menjadi cerminan dari rapuhnya sistem produksi yang terlalu bergantung pada energi fosil dan rantai pasok global. Dalam beberapa bulan terakhir, harga plastik di Indonesia dilaporkan melonjak signifikan, bahkan hingga 30% sampai 100%. Kondisi ini diakibatkan oleh gangguan pasokan bahan baku seperti nafta, yang mayoritas masih diimpor dari kawasan Timur Tengah. Konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, hingga hambatan logistik global menjadi faktor utama yang saling berkelindan. Artinya, kenaikan harga plastik bukan hanya persoalan domestik, tetapi bagian dari krisis struktural yang lebih luas dalam ekonomi berbasis petrokimia.

Ketergantungan plastik pada minyak bumi menjadi akar persoalan yang jarang disorot secara kritis. Lebih dari 99% plastik konvensional diproduksi dari bahan bakar fosil, sehingga fluktuasi harga energi global secara langsung memengaruhi biaya produksinya. Ketika harga minyak naik atau distribusi terganggu, industri plastik pun ikut goyah. Dalam konteks ini, plastik bukan lagi material murah seperti yang selama ini diasumsikan, melainkan komoditas yang sangat rentan terhadap krisis global. Ironisnya, banyak sektor, terutama UMKM makanan dan minuman, telah terlanjur bergantung pada plastik sebagai tulang punggung operasional mereka.

Namun di balik tekanan tersebut, tersimpan peluang besar yang sering luput dibaca: momentum untuk beralih ke kemasan berkelanjutan. Kenaikan harga plastik justru membuka ruang bagi alternatif seperti kemasan berbasis kertas, bioplastik, maupun sistem guna ulang untuk menjadi lebih kompetitif. Bahkan, sejumlah rekomendasi mulai mendorong pelaku usaha untuk mengeksplorasi bahan daur ulang atau kemasan alternatif sebagai strategi mitigasi biaya. Dalam logika ekonomi, ketika harga bahan lama meningkat, inovasi pada bahan baru akan menemukan momentumnya. Inilah yang sedang terjadi.

Menurut Ketua Bidang X (Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan), BPC HIPMI Kendal, Dani Satria, transisi ini tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Dibutuhkan intervensi kebijakan yang mendorong ekosistem kemasan berkelanjutan, mulai dari insentif bagi produsen, penguatan industri daur ulang, hingga edukasi konsumen. Dani menambahkan, tanpa dukungan sistemik, alternatif ramah lingkungan akan tetap kalah skala dan kalah harga dalam jangka pendek. Padahal, krisis harga plastik saat ini sudah cukup menjadi alarm bahwa model konsumsi lama tidak lagi relevan untuk dipertahankan.

Kenaikan harga plastik harus dibaca bukan sebagai beban semata, tetapi sebagai sinyal perubahan. Ini adalah momen refleksi sekaligus titik balik: apakah kita akan terus bertahan dalam ketergantungan pada material yang rentan dan tidak berkelanjutan, atau mulai berinvestasi pada masa depan yang lebih resilien? Jika dimanfaatkan dengan tepat, krisis ini bisa menjadi katalis menuju sistem kemasan yang tidak hanya lebih ramah lingkungan, tetapi juga lebih tahan terhadap gejolak global.

​JAKARTA — BP BUMN dan Danantara resmi memulai langkah restrukturisasi besar-besaran terhadap PT Danareksa (Persero). Perusahaan yang sebelumnya beroperasi sebagai holding lintas sektor BUMN tersebut akan dikembalikan ke fungsi utamanya (khitah) sebagai entitas pengelola aset (asset management) yang murni dan kompetitif.

​Langkah ini ditandai dengan pemisahan (spin-off) berbagai anak usaha yang tidak selaras dengan inti bisnis sebagai pengelola aset. Poin-poin penting dalam transformasi ini meliputi spin off dan konsolidasi lintas sektor. Unit bisnis seperti kawasan industri, konstruksi (karya), kliring house dan jasa keuangan yang selama ini berada di bawah naungan Danareksa akan dilepaskan untuk dikonsolidasikan ke dalam holding sektoral masing-masing sesuai dengan kompetisi intinya.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proses pelepasan anak-anak usaha Danareksa dijadwalkan rampung sepenuhnya pada pertengahan bulan depan. Pengumuman resmi mengenai hasil konsolidasi ini ditargetkan dilakukan pada 10 Mei mendatang.

“Jadi nanti Danareksa itu akan menjadi asset management. Kembali ke khitahnya. Jadi nanti dari hasil merger yang empat, kan teman-teman lihat, itu ada empat asset management kita (BUMN), itu akan menjadi Danareksa,” kata Dony kepada wartawan, Kamis (30/4/2026).

Dengan beralihnya model bisnis dari holding multi-sektor menjadi perusahaan pengelola aset yang terfokus, Pemerintah berharap Danareksa dapat beroperasi dengan lebih efisien, kuat, dan mampu mengoptimalkan nilai aset negara secara lebih profesional.

Pasca-konsolidasi, Danareksa diprediksi akan mengelola dana yang sangat signifikan. Ini karena Manajer Investasi (MI) Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) akan dikonsolidasikan jadi satu di bawah payung Danareksa.

Dengan integrasi MI Himbara, total dana kelolaan diproyeksikan mencapai Rp185 triliun. Transformasi ini diproyeksikan bakal melambungkan posisi Danareksa sebagai perusahaan manajemen aset terbesar nomor dua di Indonesia.

“Dia (Danareksa) tidak holding lagi. Tapi menjadi merger menjadi satu company yang kuat dan itu akan menjadi asset management yang nomor dua terbesar. Sebagai gambaran, dana kelolaan MI Himbara saat ini mencapai Rp 185 triliun,” ujar Dony.

​Dengan beralihnya model bisnis dari holding multi-sektor menjadi perusahaan pengelola aset yang terfokus, Pemerintah berharap Danareksa dapat beroperasi dengan lebih fokus, efisien, kuat, dan mampu mengoptimalkan nilai aset negara secara lebih profesional.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, didampingi Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma’ruf, melakukan perjalanan pulang dari Cilacap menuju Jakarta menggunakan kereta api, setelah menghadiri agenda Groundbreaking Hilirisasi Tahap Kedua, Rabu (29/04).

Dalam perjalanan tersebut, Dony menyempatkan diri meninjau langsung sejumlah fasilitas di dalam kereta api jarak jauh. Peninjauan dilakukan untuk memastikan aspek kenyamanan, keamanan, kebersihan, serta kualitas layanan bagi penumpang tetap terjaga sepanjang perjalanan.

Dony menyampaikan bahwa kereta api memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat. Karena itu, standar pelayanan dan keselamatan perlu terus diperkuat agar pengalaman perjalanan penumpang semakin baik.

“Kereta api menjadi pilihan utama bagi banyak masyarakat dalam melakukan perjalanan antarkota. Untuk itu, layanan yang dihadirkan senantiasa aman, nyaman, andal, dan terus meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Dony.

BP BUMN bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas layanan, memperkuat standar keselamatan, serta menghadirkan transportasi kereta api yang semakin aman, nyaman, dan dapat diandalkan oleh masyarakat.

Melalui peninjauan langsung ini, BP BUMN menunjukkan komitmennya untuk terus mengawal kualitas layanan transportasi publik, khususnya pada kereta api jarak jauh yang menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan perjalanan antarkota.

JAKARTA — Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata, memimpin rapat pembahasan percepatan penyaluran santunan serta penanganan layanan kesehatan bagi korban kecelakaan kereta api di Bekasi Timur (28/04). Pembahasan tersebut dilakukan bersama manajemen PT KAI (Persero), PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putera, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta delapan rumah sakit rujukan yang menangani para korban.

Dalam rapat tersebut, BP BUMN menekankan pentingnya penanganan yang cepat, tepat, dan terbaik bagi seluruh korban di setiap rumah sakit rujukan. Selain itu, BP BUMN juga mendorong percepatan proses santunan agar hak korban dan keluarga dapat segera diterima secara akurat serta tanpa hambatan administratif.

“Seluruh korban kecelakaan kereta api agar dipastikan memperoleh penanganan terbaik, serta hak-hak korban dan keluarga, termasuk santunan, dapat dipenuhi secara cepat, tepat, dan tanpa hambatan administratif,” ujar Tedi.

Seluruh biaya perawatan dan penanganan korban dipastikan tidak dibebankan kepada keluarga korban. Pembiayaan dan penjaminan dilakukan melalui koordinasi antar-BUMN dan badan usaha terkait, antara lain PT Jasa Raharja, PT Jasa Raharja Putera, PT KAI, BPJS Kesehatan, serta BPJS Ketenagakerjaan.

BP BUMN akan terus mengawal proses penanganan ini untuk memastikan seluruh hak korban dan keluarga terpenuhi. Koordinasi lintas lembaga juga terus diperkuat agar layanan kesehatan, penjaminan biaya perawatan, dan penyaluran santunan dapat berjalan optimal, cepat, responsif, serta berpihak kepada masyarakat.

Kini hadir layanan Pemeriksaan Elektrokardiografi (EKG) untuk mengetahui kondisi jantungmu secara cepat dan akurat.

📌 Disarankan untuk kamu yang:
• Mengalami jantung berdebar atau irama tidak teratur
• Memiliki riwayat penyakit jantung
• Sering sesak napas, nyeri dada, atau keringat dingin
• Ingin medical check up rutin

✨ Proses mudah, cepat, tidak nyeri, dan tanpa radiasi

💰 Hanya Rp 50.000

Jangan tunggu sampai terlambat, kenali kondisi jantungmu sejak dini!

📍 Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.
📞 081390864062
📲 IG: @ha.medika

#EKG #CekJantung #KesehatanJantung #HAMedika #KlinikKendal #HidupSehat #MedicalCheckUp #PelayananKesehatan

Jakarta — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, dalam The Forum Investor Daily Quarter Review (28/04) menjelaskan bahwa berbagai program pemerintah di sektor pangan, energi, dan sumber daya manusia merupakan satu rangkaian kebijakan yang saling terhubung, bukan program yang berdiri sendiri-sendiri.

Menurut Dony, publik kerap melihat program pemerintah hanya dari sisi kebijakannya, tanpa memahami latar belakang dan cara berpikir besar yang melandasinya.
“Kalau orang berpikir bahwa swasembada pangan itu tidak betul, itu karena tidak memahami keseluruhan program yang dibuat. Tidak berdiri sendiri,” ujar Dony.

Dony menegaskan, swasembada pangan menjadi salah satu agenda utama Pemerintah. Sebagai negara besar, Indonesia tidak seharusnya terus bergantung pada impor beras, terutama ketika memiliki sumber daya lahan dan kemampuan produksi yang besar.

Untuk memperkuat ketahanan pangan, Pemerintah mendorong pencetakan sawah, pengembangan irigasi, penambahan pompa pertanian, penguatan gudang Bulog, serta peningkatan kemampuan Bulog dalam menyerap hasil pertanian rakyat.

Ia juga menyoroti pentingnya pembenahan tata niaga pertanian. Menurutnya, banyak petani selama ini berada dalam posisi lemah karena hasil pertanian bahkan sudah terikat utang sebelum dipanen. Karena itu, Pemerintah membangun Koperasi Merah Putih sebagai instrumen untuk memutus mata rantai panjang di sektor pertanian, memperkuat posisi petani, dan menjaga harga hasil panen.

Dony turut memaparkan kebijakan penurunan harga pupuk sebesar 20 persen melalui perubahan model bisnis PT Pupuk Indonesia dari sistem cost plus menjadi mark to market. Perubahan ini, menurutnya, mendorong efisiensi, modernisasi pabrik, dan penurunan harga pupuk bagi petani.

Di sektor energi, Dony menegaskan bahwa Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG dan BBM. Pemerintah mendorong hilirisasi batu bara menjadi DME, pipanisasi gas rumah tangga, penguatan biodiesel dari B40 menuju B50, serta pengembangan etanol berbasis jagung dan ubi.

Ia menyebut uji coba pipanisasi gas rumah tangga sedang dilakukan di Batam. Program ini diharapkan dapat memanfaatkan gas milik Indonesia sendiri, menekan impor, mengurangi subsidi, dan menahan devisa keluar.

Pada aspek sumber daya manusia, Dony menekankan pentingnya investasi jangka panjang melalui perbaikan gizi, pendidikan, dan kesehatan. Program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, tes TBC gratis, hingga pembangunan Sekolah Garuda dan fakultas kedokteran disebut sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi unggul.

Dony menilai seluruh agenda tersebut tidak dapat dipisahkan. Ketahanan pangan membutuhkan petani yang lebih sejahtera, ketahanan energi membutuhkan pemanfaatan sumber daya nasional, sementara ketahanan SDM membutuhkan perbaikan gizi, kesehatan, dan pendidikan secara bersamaan. Dengan pendekatan tersebut, Program pemerintah diarahkan untuk membangun Indonesia yang lebih mandiri, sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Jakarta — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa Pemerintah tengah mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola ekonomi nasional, dari pertumbuhan yang bersifat artifisial menuju pertumbuhan ekonomi berbasis fundamental. Pernyataan tersebut disampaikan Dony dalam The Forum Investor Daily Quarter Review di Jakarta, Selasa (28/04).

Menurutnya, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia tidak hanya menjalankan transformasi, tetapi juga restorasi terhadap cara negara mengelola perekonomian.
“Karena namanya kita melakukan perubahan yang fundamental di dalam tata cara kita mengelola ekonomi, dari yang artificial menjadi fundamental,” kata Dony.

Dony menjelaskan, dinamika global dan ketidakpastian geopolitik semakin memperkuat kebutuhan Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri. Negara yang berdaulat tidak boleh terlalu bergantung kepada negara lain, terutama dalam aspek yang menyangkut kelangsungan hidup bangsa.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki keyakinan bahwa bangsa yang berkelanjutan harus ditopang oleh dua fondasi utama, yakni pertahanan dan ketahanan. Dalam konteks ekonomi, ketahanan itu diterjemahkan ke dalam empat pilar: ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan sumber daya manusia, dan ketahanan ekonomi.

Menurut Dony, keempat pilar tersebut menjadi dasar perubahan ekonomi nasional. Pemerintah tidak ingin pertumbuhan ekonomi hanya tampak kuat di permukaan, tetapi gagal menjawab persoalan struktural seperti ketimpangan, pelemahan kelas menengah, dan kemiskinan.

“Inilah yang kemudian ingin diubah menjadi pertumbuhan ekonomi yang berbasis fundamental. Ekonomi yang tumbuh dari bawah, ekonomi yang kuat, yang dinikmati oleh semua orang,” ujar Dony.

Ia menilai, pertumbuhan ekonomi yang bersifat artifisial selama ini belum sepenuhnya menciptakan pemerataan. Karena itu, pemerintah berupaya menggeser arah pembangunan menuju fundamental economic growth, yang bertumpu pada basis produksi, kemandirian pangan dan energi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan investasi dalam negeri.

Dony mengakui perubahan besar dalam tata kelola ekonomi tidak selalu mudah diterima dalam jangka pendek. Namun, ia menegaskan bahwa perubahan tersebut diperlukan untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.

Ia juga menekankan pentingnya memahami alasan besar di balik setiap program Pemerintah. Berbagai kebijakan, mulai dari pencetakan sawah, penguatan Bulog, penurunan harga pupuk, hilirisasi energi, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, hingga pembentukan Danantara, menurutnya diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat.

Dony berharap forum tersebut dapat membangun kesamaan persepsi dalam melihat agenda ekonomi pemerintah. Melalui perubahan paradigma ini, pemerintah ingin membangun struktur pertumbuhan yang lebih kokoh, berakar pada kapasitas nasional, dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.

KENDAL — Dukungan terhadap calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2024–2029 terus mengalir dari berbagai daerah. Salah satunya datang dari pengurus BPC HIPMI Kendal, Octavian Wahyu Perdana, yang menyatakan dukungannya kepada Anthony Leong sebagai figur yang dinilai memiliki kapasitas dan visi strategis dalam membawa organisasi ke depan.

Dalam keterangannya, Wahyu menilai dinamika pemilihan Ketua Umum HIPMI tidak lepas dari pola historis yang menarik. Ia menyinggung kemenangan Mardani H. Maming sekitar tujuh tahun lalu yang kala itu maju dengan nomor urut 4. Menurutnya, angka tersebut kini kembali muncul dalam momentum yang serupa, ketika Anthony Leong mendapatkan nomor urut yang sama dalam pengambilan nomor calon ketua umum.

“Ini memang bukan sekadar soal angka, tetapi ada simbol kesinambungan dan momentum yang menarik untuk dicermati. Dalam organisasi seperti HIPMI, sejarah dan dinamika sering kali membentuk energi tersendiri bagi para kader,” kata Wahyu di Kendal, Jawa Tengah, Selasa (28/04/2026).

Wahyu menambahkan, dukungan yang diberikan bukan semata karena simbolik tersebut, melainkan didasarkan pada rekam jejak dan kapasitas Anthony Leong dalam dunia usaha dan organisasi. Menurutnya, HIPMI membutuhkan pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi perubahan ekonomi global dan transformasi digital yang semakin cepat.

Ia juga menekankan bahwa kepemimpinan ke depan harus mampu memperkuat peran HIPMI sebagai motor penggerak pengusaha muda di Indonesia. Ia totalitas mendukung Anthony Leong karena mampu memperluas peluang bagi anggota HIPMI di berbagai daerah.

Seperti diketahui, Anthony Leong dikenal sebagai pengusaha dan aktivis organisasi yang memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Ia aktif di berbagai organisasi bisnis dan kepemudaan, serta kerap terlibat dalam forum nasional yang membahas penguatan UMKM, investasi dan transformasi ekonomi digital. Dengan latar belakang tersebut, Anthony Leong dinilai memiliki pemahaman yang cukup komprehensif terhadap tantangan dan peluang dunia usaha, khususnya bagi pengusaha muda yang membutuhkan akses jaringan, pembiayaan, dan pengembangan kapasitas di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

“HIPMI harus tetap menjadi ruang tumbuh bagi pengusaha muda, bukan hanya di kota besar, tetapi juga di daerah. Kepemimpinan yang kuat akan menentukan arah itu,” imbuh Wahyu.

Dengan semakin dekatnya proses pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI, berbagai dukungan dari daerah diperkirakan akan terus bermunculan. Momentum ini dinilai menjadi bagian penting dalam menentukan arah organisasi ke depan, sekaligus memperkuat posisi HIPMI sebagai wadah strategis bagi generasi muda dalam membangun ekonomi nasional.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, memimpin rapat bersama jajaran pimpinan dan pejabat internal BP BUMN serta PT Danantara Asset Management untuk membahas penyusunan tata kelola dan landasan hukum dalam mendukung proses streamlining BUMN.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya BP BUMN dalam memperkuat fondasi tata kelola dan kerangka regulasi yang diperlukan agar proses penyederhanaan struktur Badan Usaha Milik Negara dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

“Streamlining BUMN bukan sekadar penyederhanaan struktur, tetapi bagian dari transformasi besar untuk menciptakan BUMN yang lebih efisien, adaptif, dan berdampak. Karena itu, fondasi tata kelola dan dasar hukum harus diperkuat sejak awal,” ujar Dony.

Pembahasan dalam rapat difokuskan pada penguatan regulasi yang jelas, terukur, dan selaras dengan arah transformasi BUMN. Dengan adanya dasar hukum dan tata kelola yang kuat, proses streamlining diharapkan dapat dilakukan secara lebih terarah, transparan, serta memberikan manfaat optimal bagi perusahaan negara dan masyarakat luas.

Melalui proses streamlining, struktur BUMN diharapkan menjadi lebih sederhana, adaptif, dan responsif terhadap tantangan ekonomi ke depan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarperusahaan BUMN, mengurangi tumpang tindih fungsi, serta memastikan pengelolaan aset negara dilakukan secara lebih produktif.

BP BUMN menegaskan bahwa penyusunan tata kelola dan dasar hukum merupakan fondasi utama dalam setiap tahapan transformasi. Dengan pendekatan yang akuntabel dan berkelanjutan, proses penyederhanaan BUMN diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi kelembagaan, tetapi juga menghadirkan dampak nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, bertemu dengan perwakilan Serikat Pekerja BUMN dalam semangat memperkuat komunikasi, membangun kolaborasi, serta memastikan aspirasi pekerja sejalan dengan proses transformasi BUMN.

Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara BP BUMN dan Serikat Pekerja untuk mendengar secara langsung berbagai pandangan, masukan, serta aspirasi dari para pekerja. Dialog ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan dan memastikan kesejahteraan pekerja tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda transformasi BUMN.

“Pekerja adalah fondasi utama dalam keberlanjutan BUMN. Karena itu, transformasi BUMN harus berjalan dengan komunikasi yang terbuka, kolaboratif, dan tetap menempatkan kesejahteraan pekerja sebagai perhatian penting,” ujar Dony.

BP BUMN meyakini bahwa keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh penguatan struktur, tata kelola, dan strategi bisnis, tetapi juga oleh keterlibatan aktif seluruh insan BUMN. Serikat pekerja memiliki peran penting sebagai mitra strategis dalam membangun hubungan industrial yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Melalui dialog yang konstruktif, BP BUMN berharap dapat tercipta pemahaman bersama mengenai arah transformasi BUMN, termasuk berbagai langkah yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Pada kesempatan yang sama, BP BUMN juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara peningkatan kinerja perusahaan dan perlindungan terhadap hak serta kesejahteraan pekerja.

Pertemuan ini juga mencerminkan komitmen BP BUMN untuk memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pekerja sebagai bagian integral dari ekosistem BUMN. Dengan komunikasi yang semakin terbuka, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang lebih baik, semangat kerja yang semakin solid, serta kontribusi yang lebih besar dari BUMN bagi perekonomian nasional.