Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, Lampung, belakangan ini menjadi sorotan publik setelah aparat kepolisian berhasil mengungkap sindikat pelaku yang menggunakan senjata api. Keterlibatan sejumlah individu dengan peran terstruktur, termasuk dugaan oknum aparat, mengindikasikan bahwa kejahatan ini tidak lagi bersifat spontan atau individual, melainkan telah berkembang menjadi jaringan yang lebih terorganisir.

Pengungkapan sindikat ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola kejahatan jalanan atau street crime yang sebelumnya identik dengan pelaku tunggal atau kelompok kecil tanpa perencanaan matang. Dalam kasus Pringsewu, para pelaku diketahui memiliki pembagian tugas yang jelas, mulai dari pengintaian, eksekusi hingga penjualan barang hasil curian. Hal ini memperkuat dugaan adanya sistem kerja yang rapi dan terstruktur layaknya organisasi kriminal.

“Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari street crime ke organized crime, di mana kejahatan tidak lagi dilakukan secara insidental, tetapi direncanakan secara sistematis dengan melibatkan banyak aktor,” ujar Kriminolog Alumni Universitas Indonesia (UI), Hardiat Dani di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (09/04/2026).

Menurut Hardiat, keberadaan senjata api dalam aksi curanmor tersebut menjadi indikator meningkatnya eskalasi kekerasan dalam tindak kejahatan. Jika sebelumnya pelaku hanya mengandalkan kelengahan korban, kini mereka tidak segan menggunakan ancaman kekerasan untuk melancarkan aksinya. Kondisi ini tentu meningkatkan risiko keselamatan masyarakat sekaligus menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum.

“Penggunaan senjata api menandakan adanya keberanian sekaligus kesiapan pelaku untuk menghadapi risiko yang lebih besar. Ini tidak lagi sekadar pencurian, tetapi sudah masuk dalam kategori kejahatan yang memiliki potensi kekerasan tinggi,” imbuh Hardiat.

Selain itu, keterlibatan oknum aparat dalam sindikat ini menjadi perhatian khusus karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai “state-corporate crime” dalam skala kecil atau lokal, di mana individu yang memiliki akses kekuasaan justru memanfaatkannya untuk mendukung aktivitas ilegal.

“Ketika ada oknum aparat yang terlibat, maka jaringan kejahatan ini berpotensi semakin kuat karena memiliki akses terhadap informasi dan perlindungan tertentu. Ini yang membuat organized crime jauh lebih sulit diberantas dibandingkan street crime biasa,” ujar Hardiat.

Seperti diketahui, pengungkapan sindikat curanmor bersenjata api di wilayah Pringsewu, Lampung, yang melibatkan lima orang tersangka, termasuk seorang oknum anggota Satpol PP. Kelompok ini merupakan jaringan terorganisir dengan pembagian peran, mulai dari pelaku utama, joki, hingga penadah dan pengangkut hasil curian. Otak pelaku diketahui merupakan residivis yang kerap menggunakan senjata api dalam aksinya dan telah beroperasi di beberapa lokasi. Dalam penangkapan, polisi menyita berbagai barang bukti seperti kendaraan hasil curian, senjata api rakitan dan alat kejahatan serta menangkap pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang (DPO).

Di tengah euforia hilirisasi nikel yang begitu masif dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tampak semakin percaya diri sebagai pemain utama dalam rantai pasok global baterai dan kendaraan listrik. Namun, ada satu pertanyaan yang jarang muncul di ruang publik: apakah kita terlalu fokus pada satu komoditas, sementara potensi mineral lain justru luput dari perhatian? Salah satunya adalah palladium, yaitu logam langka yang diam-diam memainkan peran penting dalam industri global.

Bagi Anda yang menyukai film Marvel Cinematic Universe (MCU), terutama Iron Man, tentu masih ingat betapa krusialnya peran palladium dalam cerita tersebut. Dalam film Iron Man (2008) pertama, Tony Stark digambarkan berlomba dengan waktu di dalam goa penyekapan, untuk menemukan dan memanfaatkan palladium sebagai inti dari reaktor Arc yang menjaga hidupnya sekaligus menjadi sumber energi baju zirahnya. Logam ini tentu bukanlah sekadar elemen fiksi, namun juga merupakan unsur penting dalam sebuah industri teknologi.

Palladium mungkin belum sepopuler emas atau nikel di Indonesia, tetapi secara global posisinya sangat strategis. Logam ini termasuk dalam kelompok platinum group metals (PGM) yang langka dan bernilai tinggi. Lebih dari separuh penggunaannya saat ini terserap oleh industri otomotif, khususnya sebagai bahan utama catalytic converter untuk mengurangi emisi gas buang kendaraan hingga tingkat yang jauh lebih aman. Dalam konteks transisi energi dan pengetatan regulasi lingkungan, kebutuhan terhadap logam ini tetap relevan, bahkan cenderung meningkat dalam jangka menengah.

Menariknya, palladium hampir tidak pernah ditambang sebagai komoditas utama. Logam ini biasanya hadir sebagai produk sampingan dari tambang nikel, tembaga atau platinum. Di sinilah letak relevansi Indonesia. Sebagai salah satu produsen nikel terbesar dunia, Indonesia sebenarnya memiliki peluang tersembunyi untuk ikut bermain dalam rantai nilai palladium. Meskipun bukan sebagai produsen utama, setidaknya sebagai penghasil by-product yang bernilai tinggi.

Sayangnya, peluang ini belum banyak disentuh. Fokus kebijakan masih terkonsentrasi pada peningkatan nilai tambah nikel, terutama dalam konteks baterai kendaraan listrik. Padahal, jika melihat praktik global, perusahaan tambang besar seperti di Rusia mampu mengoptimalkan berbagai logam sekaligus dari satu sumber daya. Bahkan, perusahaan seperti Nornickel dikenal sebagai produsen palladium terbesar dunia, yang memanfaatkan integrasi produksi dari bijih nikel dan logam lainnya. Artinya, pendekatan multi-komoditas bukan hal baru, melainkan praktik yang sudah terbukti meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi.

Dalam konteks hilirisasi, Indonesia sebenarnya memiliki momentum yang tepat untuk memperluas perspektif. Hilirisasi tidak seharusnya hanya dimaknai sebagai pengolahan satu komoditas unggulan, melainkan optimalisasi seluruh kandungan mineral dalam suatu cadangan. Dengan kata lain, setiap ton bijih yang diolah seharusnya tidak hanya menghasilkan nikel, tetapi juga membuka peluang ekstraksi logam ikutan seperti palladium, platinum atau bahkan logam tanah yang jarang.

Selain dari sisi tambang primer, peluang palladium juga muncul dari sektor daur ulang. Secara global, sebagian pasokan palladium berasal dari catalytic converter bekas dan limbah elektronik. Hal ini menjadi relevan bagi Indonesia yang tengah menghadapi peningkatan volume limbah elektronik dan kendaraan. Jika dikelola dengan baik, sektor ini tidak hanya berkontribusi pada ekonomi sirkular, tetapi juga membuka sumber baru bagi logam bernilai tinggi yang selama ini diimpor atau diabaikan.

Namun, tentu saja ada tantangan yang tidak kecil. Kadar palladium dalam bijih relatif rendah, sehingga membutuhkan teknologi ekstraksi yang kompleks dan investasi besar. Selain itu, eksplorasi PGM di Indonesia masih sangat terbatas. Tanpa data geologi yang kuat dan riset yang berkesinambungan, sulit untuk memastikan seberapa besar potensi riil yang dimiliki.

Di sisi lain, dinamika global justru menunjukkan bahwa logam seperti palladium akan tetap memiliki tempat, meskipun dunia bergerak menuju elektrifikasi. Permintaan dari kendaraan berbahan bakar fosil mungkin akan menurun, tetapi inovasi baru seperti teknologi hidrogen dan aplikasi industri lainnya, diperkirakan akan menciptakan sumber permintaan baru di masa depan.

Pembahasan tentang palladium membawa kita pada refleksi yang lebih luas: apakah strategi hilirisasi Indonesia sudah cukup komprehensif?

Dani Satria

Ketua Bidang X (Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan), Badan Pengurus Cabang (BPC), HIPMI Kendal

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, guna membahas penguatan kinerja Garuda Indonesia di tengah dinamika industri penerbangan global.

Pertemuan tersebut menyoroti tekanan eksternal yang dihadapi industri penerbangan, khususnya dampak kondisi geopolitik dan konflik global terhadap kenaikan harga avtur yang secara langsung memengaruhi struktur biaya operasional maskapai. Dalam konteks tersebut, diperlukan langkah strategis yang terukur untuk menjaga keseimbangan antara keterjangkauan tarif bagi masyarakat dan keberlanjutan kinerja keuangan perusahaan.

Mengutip akun Intagram resmi BP BUMN, Dony menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah dan BUMN dalam merespons tantangan industri. “Di tengah tekanan biaya yang meningkat, sinergi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan Garuda Indonesia tetap kompetitif sekaligus mampu menjaga keterjangkauan layanan bagi masyarakat,” ujar Dony.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat posisi Garuda Indonesia sebagai national flag carrier yang tetap kompetitif dan adaptif, sekaligus memastikan keberlanjutan layanan transportasi udara yang andal bagi masyarakat.

Selain itu, penguatan kinerja Garuda Indonesia juga dipandang strategis dalam mendukung konektivitas nasional, termasuk pemerataan akses transportasi udara ke berbagai wilayah di Indonesia. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga peran vital sektor penerbangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Jakarta — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk membahas tindak lanjut pengelolaan kawasan hutan pasca pencabutan izin PBPH di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah koordinasi Pemerintah dalam memastikan pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan. Penataan kembali kawasan hutan pasca pencabutan izin PBPH dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, berbagai langkah strategis turut dibahas, termasuk penguatan tata kelola, pengawasan pemanfaatan kawasan hutan, serta peluang kolaborasi lintas lembaga dalam mendukung pengelolaan hutan yang lebih bertanggung jawab. Pemerintah juga mendorong pendekatan baru yang lebih adaptif terhadap tantangan pengelolaan sumber daya alam di masa depan.

Mengutip akun Intagram resmi BP BUMN, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa BUMN siap mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola sektor kehutanan. “Pengelolaan kawasan hutan harus dilakukan secara lebih tertib, berkelanjutan, dan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan,” ujar Dony.

Melalui sinergi antara Pemerintah dan BUMN, diharapkan pemanfaatan kawasan hutan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, baik bagi perekonomian nasional maupun bagi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen Pemerintah untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia dilakukan secara bertanggung jawab, berkelanjutan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

JAKARTA – Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi InJourney Group untuk membahas penguatan strategi pengembangan sektor pariwisata nasional yang terintegrasi dan berdaya saing.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran BUMN dalam mendorong ekosistem pariwisata yang saling terhubung, mulai dari transportasi, pengelolaan destinasi, hingga layanan hospitality. Melalui integrasi tersebut, diharapkan pengalaman wisata di Indonesia dapat semakin berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global.

InJourney Group menghadirkan ekosistem pariwisata yang terintegrasi melalui berbagai lini usaha, yang meliputi layanan transportasi udara melalui Angkasa Pura, pengelolaan destinasi wisata melalui ITDC dan TWC, layanan hospitality melalui HIN, serta dukungan layanan penerbangan melalui IAS. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pengalaman wisata yang menyeluruh bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Integrasi ekosistem pariwisata memungkinkan layanan yang terhubung dari awal hingga akhir perjalanan wisata. Mulai dari kedatangan wisatawan di bandara, kunjungan ke berbagai destinasi unggulan, hingga layanan akomodasi yang nyaman, seluruhnya dirancang untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisata sekaligus memperkuat citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

Mengutip akun intagram resmi BP BUMN, Kepala BP BUMN menegaskan bahwa penguatan ekosistem pariwisata terintegrasi merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata nasional. “Integrasi ekosistem pariwisata melalui sinergi BUMN menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih efisien, berkualitas, dan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional,” ujar Dony.

BP BUMN juga memastikan bahwa sinergi antar BUMN terus berjalan optimal, sehingga pengelolaan aset negara dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar sekaligus mendorong pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Melalui penguatan ekosistem pariwisata terintegrasi ini, BUMN diharapkan dapat berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan sektor pariwisata, membuka lapangan kerja baru, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perekonomian daerah.

Upaya pemenuhan gizi masyarakat menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan kesehatan, terutama dalam mencegah berbagai masalah kesehatan seperti stunting, anemia, dan penyakit tidak menular. Dalam konteks ini, SPPG Tanjungmojo di Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, hadir sebagai salah satu bentuk nyata intervensi pelayanan gizi berbasis komunitas. Melalui penyediaan makanan bergizi seimbang, SPPG tidak hanya berfungsi sebagai penyedia konsumsi harian, tetapi juga sebagai instrumen edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat.

Menu yang disajikan oleh SPPG Tanjungmojo menunjukkan prinsip gizi seimbang yang cukup baik, dengan komposisi karbohidrat, protein, lemak, serta tambahan serat dari sayur dan buah. Nasi kuning sebagai sumber energi dipadukan dengan telur dadar rawis dan abon ayam sebagai sumber protein, serta lalapan dan salad buah yang memberikan kontribusi vitamin dan mineral. Ditambah dengan susu UHT sebagai pelengkap, menu ini mencerminkan upaya pemenuhan kebutuhan gizi makro dan mikro dalam satu porsi sajian yang praktis dan terstandar.

Dari sisi kandungan gizi, menu ini telah memenuhi kebutuhan energi harian dalam skala porsi kecil maupun besar, dengan kisaran energi antara 541 hingga 656 kkal dan kandungan protein yang cukup untuk mendukung fungsi tubuh. Hal ini menjadi penting terutama bagi kelompok penerima manfaat seperti anak-anak atau masyarakat dengan risiko kekurangan gizi. Namun demikian, aspek keberagaman menu dan peningkatan kandungan serat masih dapat menjadi perhatian ke depan agar kualitas gizi semakin optimal dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar penyedia makanan, SPPG Tanjungmojo memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Program ini berpotensi menjadi model pemberdayaan gizi berbasis lokal yang dapat direplikasi di wilayah lain. Dengan konsistensi dalam penyediaan menu sehat dan edukasi yang berkelanjutan, sepiring makanan dari SPPG bukan hanya memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga menjadi investasi kesehatan untuk masa depan masyarakat.

Jakarta, 5 April 2026 – Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus bergerak memastikan terwujudnya hunian layak bagi masyarakat. Pada Minggu (5/4), Kepala BP BUMN dan Menteri PKP melakukan kunjungan langsung sejumlah aset potensial milik PT Kereta Api Indonesia (Persero)/KAI dan Perum Perumnas untuk mendukung pengembangan perumahan rakyat.

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya terkait rencana pembangunan rumah susun bagi relokasi warga di bantaran rel kereta api. BP BUMN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa peninjauan ini merupakan langkah awal dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menengah (MBT).

“Barusan kita meninjau kesiapan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan rumah bagi MBR dan MBT. Insya Allah segera kita tetapkan. Ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat Indonesia,” ujar Dony.

Ia menambahkan bahwa penyiapan lokasi tidak hanya dilakukan di Jakarta, namun juga akan diperluas ke kota-kota lain dengan tingkat kepadatan tinggi. “Ke depan, peninjauan akan terus dilakukan di berbagai kota. Kami memprioritaskan wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi agar program ini memberikan dampak yang optimal,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Dony menekankan pentingnya peran BUMN dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui sinergi lintas sektor. “BUMN ingin memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Melalui kerja sama dengan Kementerian PKP, sinergi antar kementerian dan BUMN dapat mempercepat realisasi program pemerintah secara lebih efektif,” tegasnya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai skema untuk mendukung percepatan pembangunan hunian, termasuk melalui optimalisasi pembiayaan non-APBN.

“Kami sedang menyiapkan aturan rumah susun subsidi serta skema pembangunan berbasis Corporate Social Responsibility (CSR), di mana tanah tetap milik negara dan pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, kemudian diserahkan kembali kepada negara,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan komitmen dari sektor swasta melalui grup Astra International untuk membangun 1.000 unit rumah susun layak huni. Ara menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor ini merupakan wujud nyata percepatan pelaksanaan arahan Presiden.

“Dalam kunjungan kerja hari ini, kita melihat adanya kepastian, mulai dari kesiapan lahan, dukungan kebijakan, hingga komitmen pembangunan. Ini menunjukkan bahwa kita dapat bekerja cepat untuk masyarakat,” tambah Ara.

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyampaikan bahwa kawasan yang ditinjau memiliki potensi besar untuk pengembangan hunian terintegrasi.

“Secara komersial kawasan ini cukup potensial dan memiliki prospek pertumbuhan penghuni yang tinggi dalam 10–15 tahun ke depan. Hal ini dapat menjadi bagian dari hunian masa depan yang terintegrasi dengan transportasi,” pungkas Bobby.

Melalui peran aktif Danantara, BP BUMN memastikan kesiapan dan optimalisasi aset strategis BUMN untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Langkah ini menjadi bagian penting dalam percepatan penyediaan hunian yang layak, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat di kawasan perkotaan.

Aplikasi Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) merupakan inovasi digital Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform. Secara konsep, JNN hadir sebagai super-app yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, menyampaikan aduan, hingga mencari lowongan kerja.

Namun, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, keberadaan aplikasi ini masih menghadapi tantangan besar dalam hal adopsi dan pemanfaatan oleh masyarakat secara luas.

“Tingkat penggunaan masih tergolong rendah menjadi indikator bahwa JNN belum sepenuhnya dikenal, terutama oleh kelompok strategis seperti lulusan SMA yang sedang memasuki dunia kerja. Minimnya sosialisasi, kurangnya integrasi dengan platform populer, serta pengalaman pengguna yang belum optimal menjadi faktor yang menghambat efektivitas aplikasi ini. Aplikasi ini juga perlu disosialisasikan sampai tingkat desa,” kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria di Kendal, Jawa Tengah, Minggu (05/04/2026).

Aplikasi JNN pada dasarnya ditujukan untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah, termasuk yang berada di wilayah pedesaan. Namun realitasnya, kelompok masyarakat desa seringkali memiliki keterbatasan akses informasi, literasi digital dan keterhubungan dengan kebijakan pemerintah berbasis aplikasi. Jika sosialisasi hanya berhenti di tingkat kota atau provinsi, maka aplikasi ini akan gagal menjangkau justru kelompok yang paling membutuhkan layanan publik, seperti informasi bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga lowongan kerja.

“Aplikasi JNN memiliki potensi strategis dalam mendukung sektor ketenagakerjaan dan upaya menekan angka pengangguran, khususnya di Jawa Tengah. Melalui fitur informasi lowongan kerja, JNN dapat menjadi jembatan antara pencari kerja dan penyedia lapangan pekerjaan secara lebih cepat dan terintegrasi. Jika dikelola dengan baik melalui pembaruan data yang real-time, validasi lowongan, serta sosialisasi yang masif hingga tingkat desa, aplikasi ini mampu memperluas akses informasi kerja bagi lulusan SMA/SMK yang selama ini kesulitan mendapatkan informasi. Dengan demikian, JNN dapat menjadi instrumen kebijakan publik yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mengurangi kesenjangan informasi dan secara bertahap berkontribusi dalam menekan tingkat pengangguran di daerah,” imbuh Dani.

Maka dari itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis aplikasi, tetapi juga strategi komunikasi publiknya. Sosialisasi yang lebih masif melalui sekolah, kampus dan media sosial menjadi langkah penting untuk meningkatkan awareness. Selain itu, peningkatan kualitas sistem, pembaruan data secara real-time, serta kolaborasi dengan platform digital yang sudah banyak digunakan masyarakat dapat menjadi solusi agar JNN benar-benar relevan, adaptif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Tengah.

Fenomena geopolitik di Timur Tengah kembali menjadi perhatian dunia, terutama setelah meningkatnya tensi antara Iran dan blok Amerika Serikat–Israel. Dampak dari konflik tersebut tidak hanya terbatas pada aspek politik dan keamanan global, tetapi juga merembet ke sektor ekonomi, termasuk Indonesia.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga bahan bangunan, seiring dengan fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Kenaikan harga minyak menjadi faktor kunci yang mempengaruhi biaya produksi dan distribusi material konstruksi seperti semen, baja dan aspal.

“Pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis dan mencari solusi untuk menstabilkan harga bahan bangunan di tengah tekanan geopolitik global yang semakin tidak menentu. Pernyataan Menteri PU Dody Hanggodo mengenai potensi kenaikan harga material akibat konflik Timur Tengah menjadi sinyal penting bahwa sektor konstruksi berada dalam posisi rentan. Jika tidak diantisipasi, lonjakan harga ini tidak hanya berdampak pada proyek infrastruktur pemerintah, tetapi juga dapat menekan sektor properti dan pembangunan daerah yang sangat bergantung pada stabilitas harga material,” kata Pemerhati Ketenagakerjaan Dani Satria, melalui siaran persnya di Kendal, Jawa Tengah, Sabtu (04/04/2026).

Dani berpendapat, Indonesia yang masih bergantung pada beberapa bahan baku impor tentu akan merasakan efek berantai dari pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Ketika biaya impor meningkat, harga bahan bangunan di dalam negeri ikut terdorong naik, sehingga berdampak langsung pada perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, baik yang dikerjakan pemerintah maupun swasta.

“Dari sisi ketenagakerjaan, kenaikan harga bahan bangunan berpotensi menimbulkan efek domino yang signifikan. Proyek yang tertunda atau dikurangi skalanya dapat berdampak pada berkurangnya penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi, yang selama ini menjadi salah satu penyumbang lapangan kerja terbesar. Oleh karena itu, stabilisasi harga bukan hanya soal menjaga kelangsungan proyek, tetapi juga melindungi keberlangsungan pekerjaan bagi jutaan pekerja, mulai dari buruh bangunan hingga tenaga teknis, sehingga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat tetap terjaga,” imbuh Dani.

Dani menambahkan, pemerintah perlu mengoptimalkan kebijakan fiskal dan industri, seperti memperkuat rantai pasok dalam negeri, mendorong penggunaan material lokal, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, intervensi melalui pengawasan distribusi dan pengendalian spekulasi harga juga menjadi kunci agar pasar tidak bereaksi berlebihan terhadap isu global.

Langkah ini penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan infrastruktur nasional agar tidak terhambat oleh gejolak eksternal, sekaligus memastikan stabilitas ekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mendorong pengembangan bisnis poultry (peternakan ayam) sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Inisiatif ini menjadi salah satu fokus strategis dalam menjawab kebutuhan pangan masyarakat yang terus meningkat.

Mengutip akun Instagram resmi BP BUMN, Dony menyampaikan bahwa sektor pangan memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara terintegrasi dan berkelanjutan. “Pengembangan bisnis poultry ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional,” ujar Dony.

Saat ini, pengembangan bisnis poultry masih dalam tahap kajian internal dengan mempertimbangkan potensi pasar dan kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Kajian ini dilakukan secara komprehensif untuk memastikan model bisnis yang tepat dan berkelanjutan.

Ke depan, bisnis poultry direncanakan akan dikelola secara profesional dengan pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir serta menjangkau berbagai wilayah di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem pangan nasional sekaligus meningkatkan efisiensi dan ketersediaan pasokan.

Melalui inisiatif ini, BP BUMN menegaskan komitmennya dalam mendorong sektor pangan nasional agar semakin kuat, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.