Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengungkap keberadaan industri rumahan atau clandestine laboratory narkotika golongan I jenis Zenith Carnophen atau biasa disebut ‘Pil Jin’ berskala besar di Kecamatan Mijen, Semarang, Jawa Tengah. Pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat terkait peredaran obat berbahaya di wilayah Jakarta Barat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga petugas mengamankan seorang pria berinisial P di Penjaringan, Jakarta Utara, dengan barang bukti sebanyak 120.000 butir Zenith. Dari hasil pengembangan kasus tersebut, aparat berhasil menelusuri jaringan hingga menemukan lokasi produksi di Semarang. Dalam prosesnya, Polda Metro Jaya juga membenarkan keterlibatan seorang oknum anggota Polri berpangkat Bharaka (Bhayangkara Kepala) berinisial P dalam kasus ini, yang saat ini turut menjadi bagian dari penyelidikan lebih lanjut.

Menurut kriminolog alumni Universitas Indonesia (UI) Hardiat Dani, kasus ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba di daerah telah mengalami industrialisasi. Produksi tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan menggunakan metode yang menyerupai industri legal, yaitu ada perencanaan, pengadaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi yang terorganisir.

“Tentunya, pengungkapan pabrik obat keras ilegal ini merupakan keberhasilan aparat dalam membongkar satu kasus peredaran narkoba. Peristiwa ini menandai pergeseran penting dalam lanskap kejahatan narkotika di Indonesia, dari yang sebelumnya didominasi pola street crime menuju bentuk organized crime yang lebih kompleks, sistematis dan berbahaya. Jika dahulu peredaran narkoba identik dengan transaksi kecil di tingkat jalanan, kini kita dihadapkan pada realitas baru yaitu produksi massal, distribusi lintas wilayah dan keterlibatan jaringan terstruktur,” kata kriminolog alumni Universitas Indonesia (UI) Hardiat Dani di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/04/2026).

Hardiat berpendapat, bahwa evolusi kejahatan ini tentu membawa implikasi serius bagi upaya penegakan hukum. Pendekatan yang selama ini berfokus pada penangkapan pengguna atau pengedar kecil menjadi tidak lagi memadai. Penegakan hukum harus mampu menembus struktur jaringan hingga ke aktor intelektual dan sumber produksi.

“Dalam konteks street crime, kejahatan narkoba biasanya melibatkan aktor individu atau kelompok kecil dengan peran yang terbatas, seperti pengedar eceran atau kurir. Aktivitas ini bersifat oportunistik, dengan jangkauan lokal dan tanpa sistem produksi yang mapan. Namun, kasus di Semarang menunjukkan karakter yang berbeda. Ditemukannya laboratorium produksi, bahan baku dalam jumlah besar, serta jaringan distribusi hingga ke luar daerah mengindikasikan adanya organisasi yang bekerja secara sistematis. Fenomena ini bukan lagi menunjukkan sekadar kejahatan jalanan, melainkan bagian dari industri ilegal yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan dalam skala besar,” imbuh Hardiat.

Dalam kajian kriminologi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Routine Activity dari Lawrence Cohen dan Marcus Felson juga relevan untuk menjelaskan mengapa kejahatan seperti ini dapat berkembang. Teori ini menekankan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu: pelaku yang termotivasi, target yang sesuai dan ketiadaan pengawasan yang efektif. Dalam kasus pabrik Zenith, ketiga elemen ini tampak hadir secara bersamaan. Tingginya permintaan pasar terhadap obat tertentu menciptakan target yang menguntungkan, sementara lemahnya pengawasan terhadap distribusi bahan kimia dan wilayah tertentu membuka peluang bagi pelaku untuk membangun operasi ilegal tanpa terdeteksi dalam waktu lama.

“Peran masyarakat juga menjadi krusial dalam menghadapi perubahan ini. Lingkungan sosial yang permisif terhadap penyalahgunaan obat-obatan dapat menjadi lahan subur bagi berkembangnya jaringan kejahatan. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga pada kesadaran kolektif untuk menolak dan melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar kita,” pungkas Hardiat.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama jajaran Direksi seluruh BUMN Karya untuk membahas langkah strategis dalam mempercepat transformasi dan penyehatan kinerja perusahaan.

Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya BP BUMN dan Danantara dalam memperkuat langkah restrukturisasi BUMN Karya guna membangun sektor konstruksi nasional yang lebih sehat, transparan, dan akuntabel.

Dalam pertemuan itu, ditegaskan pentingnya perbaikan laporan keuangan yang lebih realistis dan kredibel, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan prinsip transparansi sebagai fondasi utama tata kelola perusahaan yang baik.

BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan tata kelola dan perbaikan kinerja keuangan BUMN Karya sebagai bagian dari langkah restrukturisasi yang berkelanjutan. Upaya ini diarahkan untuk memastikan fondasi perusahaan yang lebih sehat serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

“Transformasi tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga mencakup penguatan tata kelola, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan transparansi. Melalui langkah ini, BUMN Karya diharapkan dapat menjadi lebih sehat, kredibel, dan memiliki daya saing yang kuat,” ujar Dony.

Dengan langkah restrukturisasi yang semakin terarah dan terukur, BUMN Karya diharapkan dapat menjadi pilar penting dalam pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

BP BUMN bersama Danantara akan terus mengawal proses transformasi ini secara berkelanjutan agar BUMN Karya mampu memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

JAKARTA — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, serta perwakilan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, untuk membahas pengembangan sistem pembayaran pajak atas transaksi digital luar negeri yang terintegrasi.

Pertemuan tersebut menitikberatkan pada penguatan integrasi sistem pembayaran pajak atas transaksi digital luar negeri guna mendukung proses transaksi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Langkah ini menjadi bagian dari upaya transformasi layanan publik yang semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Melalui keterhubungan antar sistem yang semakin baik, proses transaksi diharapkan dapat berjalan lebih cepat, real-time, serta mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, integrasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan keandalan sistem serta meminimalkan potensi hambatan dalam proses administrasi.

Kepala BP BUMN menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem pembayaran pajak digital luar negeri yang terintegrasi dan berkelanjutan. “Integrasi sistem pembayaran pajak digital luar negeri merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan penerimaan negara, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bertransaksi secara aman dan real-time,” ujar Dony.

BP BUMN turut menyatakan komitmennya dalam mendukung penugasan Pemerintah kepada PT Jalin Pembayaran Nusantara dalam pengembangan ekosistem keuangan digital nasional sebagai fondasi peningkatan kualitas layanan publik sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berkontribusi pada penerimaan Negara khususnya yang bersumber dari transaksi digital luar negeri, sesuai Perpres Nomor 68 Tahun 2025 Tentang Sistem Pemungutan Pajak Atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Dengan sinergi antara Pemerintah, BUMN, dan pelaku industri, pengembangan sistem pembayaran diharapkan mampu memperkuat tata kelola layanan penerimaan negara serta menghadirkan layanan yang lebih efisien dan andal.

Jakarta, 13 April 2026 — Peringatan Hari Ulang Tahun ke-28 Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) menjadi momentum untuk menegaskan kembali semangat transformasi yang terus dijalankan dalam memperkuat peran BUMN untuk negeri. Mengusung tema “28 Tahun BP BUMN: Bergerak dalam Transformasi, Menguatkan Peran untuk Negeri,” peringatan ini tidak hanya merefleksikan perjalanan panjang kelembagaan, tetapi juga menegaskan komitmen BP BUMN untuk terus mendorong BUMN agar semakin profesional, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

Tema tersebut mencerminkan arah perubahan yang selama ini terus diperkuat BP BUMN, baik melalui penguatan kelembagaan, perbaikan tata kelola, maupun penajaman fungsi pengaturan dan pengawasan yang semakin adaptif terhadap dinamika global. Dalam konteks tersebut, transformasi tidak dimaknai semata sebagai perubahan struktur, melainkan sebagai upaya berkelanjutan untuk membangun BUMN yang lebih sehat, efisien, kompetitif, dan siap menjawab tantangan pembangunan dalam menghadapi disrupsi dan tantangan masa depan.

Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa transformasi tersebut hanya dapat berjalan melalui komitmen bersama dan kerja yang konsisten dari seluruh pemangku kepentingan. “Transformasi ini tidak mungkin terjadi tanpa komitmen bersama. Konsolidasi yang telah dilakukan menjadi bukti bahwa dengan kerja keras dan keseriusan, BUMN mampu menjadi entitas yang lebih kuat dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian nasional,” ujar Dony.

Salah satu wujud konkret dari transformasi tersebut terlihat dalam langkah konsolidasi BUMN dan streamlining agar menjadi lebih terfokus dengan fungsi yang lebih jelas dan fondasi usaha yang lebih kuat. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya membangun BUMN yang lebih sehat, efisien, dan kompetitif, sehingga semakin siap
menjalankan perannya dalam mendukung perekonomian nasional.

Peringatan HUT ke-28 BP BUMN juga diwarnai dengan prosesi pemotongan tumpeng yang dilaksanakan di Kantor BP BUMN sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan dan capaian yang telah diraih. Prosesi tersebut dilakukan oleh Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, serta turut dihadiri oleh Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma’ruf dan Wakil
Kepala BP BUMN Tedi Bharata, sebagai simbol kebersamaan, soliditas, dan komitmen seluruh insan BUMN untuk terus melanjutkan transformasi secara berkelanjutan.

Bagi BP BUMN, peringatan ini bukan sekadar seremoni, tetapi juga menjadi titik pijak untuk memperkuat tekad dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks. Dony menegaskan bahwa kematangan BUMN yang telah terbentuk selama ini harus terus dijaga melalui soliditas, kesamaan visi, dan tujuan bersama.

“Di usia yang ke28 ini, BUMN telah semakin matang. Ke depan, tantangan tentu tidak semakin ringan. Kita harus tetap solid, memiliki satu visi dan satu tujuan, sehingga dapat membawa BUMN-BUMN ke depan menjadi lebih baik lagi,” ujar Dony.

Dony menambahkan, arah transformasi tersebut pada akhirnya harus tetap berpijak pada tujuan utama pendirian BUMN, yakni memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. “Tentu kita harus mengingat bahwa ikhtiar awal dari lahir BUMN ini ingin memberikan kontribusi maksimal bagi negara,” tutupnya.

Ke depan, BP BUMN akan terus memperkuat transformasi melalui kebijakan yang lebih tajam, pengawasan yang semakin kuat, serta sinergi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Melalui langkah tersebut, BP BUMN berkomitmen memastikan BUMN terus berperan strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kendal bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kendal telah menggelar kegiatan Halal Bi Halal 2026 sebagai momentum mempererat hubungan antar pelaku usaha. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi ekonomi daerah pasca Hari Raya Idulfitri.

Acara tersebut akan diselenggarakan pada Minggu, 12 April 2026, bertempat di Hotel SAE INN Kendal. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan ini juga dikemas dalam bentuk talkshow yang menghadirkan tokoh-tokoh penting di bidang pemerintahan dan dunia usaha.

Acara Halal Bi Halal HIPMI dan KADIN Kendal 2026 ini akan dihadiri oleh berbagai tokoh penting dan pemangku kepentingan strategis, mulai dari Bupati Kendal Hj. Dyah Kartika Permanasari, S.E., M.M., Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) BPD Hipmi Jawa Tengah Rian dan Anggota DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto. Selain itu, kegiatan ini juga akan diikuti oleh para pelaku usaha, komunitas bisnis, serta stakeholder ekonomi lainnya yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan kolaborasi ekonomi di Kabupaten Kendal.

Ketua Panitia, Octavian Wahyu Perdana, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memiliki tujuan strategis.

“Kami ingin menjadikan Halal Bi Halal ini sebagai ruang temu yang produktif, di mana para pengusaha bisa saling bertukar ide dan membangun kolaborasi nyata,” kata Wahyu di Hotel SAE INN Kendal, Jawa Tengah, Minggu (12/04/2026).

Wahyu juga menambahkan bahwa konsep acara dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi peserta.

“Melalui kombinasi talkshow, networking dan interaksi langsung, kami berharap tercipta sinergi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal,” imbuh Wahyu.

Ketua HIPMI Kendal, Rizki Imhan Rochanza atau yang akrab disapa Ekky Hero, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.

“HIPMI melihat bahwa kekuatan ekonomi daerah tidak bisa dibangun sendiri, melainkan melalui kolaborasi yang solid antar pelaku usaha dan stakeholder,” kata Ekky.

Menurutnya, momentum Halal Bi Halal menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat hubungan tersebut.

“Kami ingin menjadikan forum ini sebagai titik awal lahirnya kerja sama konkret yang mampu mendorong pertumbuhan usaha anggota HIPMI di Kendal,” imbuh Ekky.

Sementara itu, Ketua KADIN Kendal, Fransisca Tjokro Handoko, menyampaikan bahwa sinergi antara HIPMI dan KADIN merupakan langkah penting dalam memperkuat ekosistem bisnis daerah.

“KADIN berkomitmen untuk terus mendorong kolaborasi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama dalam mendukung pelaku usaha lokal agar lebih berkembang,” tutur Sisca.

Sisca juga berharap kegiatan ini dapat membuka peluang baru bagi dunia usaha di Kendal.

“Melalui forum ini, kami ingin menciptakan ruang yang tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga membuka akses terhadap peluang investasi dan kemitraan,” tambah Sisca.

Dengan mengusung tema mempererat silaturahmi dan menguatkan ekonomi negeri, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. HIPMI dan KADIN Kendal optimistis bahwa kolaborasi yang terbangun dari acara ini akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi dunia usaha di Kendal.

KENDAL – Kenaikan harga bahan bangunan dalam beberapa waktu terakhir mulai dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Kendal. Kondisi ini memicu kekhawatiran, terutama bagi warga yang tengah membangun atau merenovasi rumah, serta pelaku usaha kecil di sektor konstruksi. Badan Pengurus Cabang (BPC), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kendal pun angkat suara, mendorong adanya langkah konkret pemerintah untuk menjaga stabilitas harga material bangunan.

Ketua Bidang X (Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan) BPC HIPMI Kendal, Dani Satria, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait lonjakan harga tersebut. Berdasarkan data lapangan, termasuk bukti transaksi pembelian warga, sejumlah bahan seperti semen, besi, pasir hingga bahan finishing mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Menurut Dani, kenaikan harga bahan bangunan tidak bisa dilihat dari satu faktor saja. Meski pemerintah pusat menyebut adanya pengaruh konflik di kawasan Timur Tengah, realitas di lapangan menunjukkan bahwa faktor domestik juga memiliki peran besar.

“Distribusi, biaya logistik, serta fluktuasi harga bahan baku turut memperparah kondisi ini. Material seperti besi dan produk turunan kimia sangat bergantung pada pasar global, sehingga rentan terhadap gejolak geopolitik. Sementara itu, bahan seperti pasir dan material urugan lebih dipengaruhi oleh biaya transportasi dan distribusi lokal, yang juga mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir,” kata Ketua Bidang X (Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan) BPC HIPMI Kendal, Dani Satria di Kendal, Jawa Tengah, Senin (13/04/2026).

Dani berpendapat, bahwa dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh pelaku usaha kecil dan menengah di sektor konstruksi. Banyak di antaranya yang harus menyesuaikan ulang anggaran proyek, bahkan menunda pekerjaan karena keterbatasan biaya. Hal ini berpotensi menghambat pertumbuhan sektor properti rakyat di daerah.

“HIPMI Kendal memandang persoalan ini sebagai isu serius yang memerlukan perhatian lintas sektor. Kami mendorong adanya intervensi kebijakan yang tepat, baik dari pemerintah daerah maupun pusat, untuk menjaga stabilitas harga bahan bangunan agar tidak semakin memberatkan masyarakat,” imbuh Dani.

Selain itu, HIPMI Kendal juga mendorong penguatan rantai pasok lokal serta efisiensi distribusi agar harga material bisa lebih terkendali. Upaya ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap faktor eksternal serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sebagai organisasi yang mewadahi para pengusaha muda, HIPMI Kendal berkomitmen untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat dan pelaku usaha. Dani berharap, dengan adanya perhatian serius dari berbagai pihak, stabilitas harga bahan bangunan dapat segera terwujud demi melindungi kepentingan rakyat dan mendorong keberlangsungan pembangunan di daerah.

JAKARTA — BP BUMN terus memperkuat perannya agar BUMN dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memberi manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen ini mengemuka dalam rapat internal yang dipimpin Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, bersama jajaran pimpinan BP BUMN. Rapat tersebut membahas arah kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam mengawal transformasi BUMN agar semakin relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Dalam pembahasan itu, ditekankan bahwa BUMN tidak semata-mata dituntut untuk menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga perlu menghadirkan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Maka dari itu, penguatan peran BUMN didorong melalui kontribusi sosial, pengembangan talenta unggul, percepatan inovasi, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

BP BUMN memandang tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi penting dalam mendukung pencapaian Asta Cita. Melalui tata kelola yang kuat, BUMN diharapkan mampu menjalankan mandatnya dengan integritas, sekaligus memberi kontribusi yang semakin besar bagi kepentingan publik.

Dony Oskaria menyampaikan bahwa penguatan peran BUMN menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan global dan menjaga arah pembangunan yang inklusif. “BUMN harus menjadi motor penggerak yang tidak hanya menghasilkan nilai ekonomi, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Upaya ini menjadi bagian dari langkah transformasi yang berkelanjutan dari BP BUMN dalam mendukung dan mengawasi BUMN untuk aktif membangun ekosistem yang tangguh, adaptif, dan berorientasi ke depan, sehingga kehadirannya dapat memberi manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.

KENDAL – Dukungan terhadap Anthony Leong sebagai calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2026–2029 terus mengalir dari berbagai daerah. Salah satunya datang dari Dani Satria, Ketua Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, Properti dan Perhubungan Badan Pengurus Cabang (BPC) HIPMI Kendal, yang menilai Anthony sebagai sosok tepat untuk memimpin organisasi pengusaha muda tersebut ke depan.

Menurut Dani, momentum regenerasi kepemimpinan di tubuh HIPMI harus diisi oleh figur yang tidak hanya memiliki kapasitas organisasi, tetapi juga visi ekonomi yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dani menilai Anthony Leong memiliki kombinasi tersebut, terutama dalam menjawab tantangan dunia usaha yang semakin kompleks di era digital dan globalisasi.

“Anthony Leong adalah figur muda yang memahami dinamika ekonomi modern. Dia tidak hanya bicara konsep, tetapi juga memiliki rekam jejak dalam mendorong pengusaha muda untuk naik kelas, khususnya melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi,” kata Dani dalam keterangannya di Kendal, Jawa Tengah, Kamis (09/4/2026).

Dani menilai, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi HIPMI saat ini adalah bagaimana mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu bertransformasi menjadi usaha yang lebih kompetitif. Dalam konteks ini, Dani melihat Anthony memiliki gagasan yang kuat dalam mempercepat digitalisasi UMKM sebagai kunci peningkatan daya saing nasional.

Selain itu, persoalan klasik seperti keterbatasan akses pembiayaan juga menjadi perhatian penting. Dani menyebut, kepemimpinan ke depan harus mampu menjembatani kepentingan pengusaha muda dengan sektor perbankan, investor serta kebijakan pemerintah. Dani meyakini Anthony Leong memiliki jejaring dan kapasitas untuk membuka akses tersebut secara lebih luas dan inklusif.

“HIPMI membutuhkan pemimpin yang mampu menjadi jembatan antara pengusaha muda dengan ekosistem ekonomi yang lebih besar. Saya melihat Anthony Leong punya kemampuan itu, baik dari sisi jaringan, pengalaman, maupun pemahaman terhadap kebijakan ekonomi,” imbuh Dani.

Dani juga menyoroti pentingnya peran HIPMI dalam mendukung pembangunan sektor infrastruktur dan konektivitas sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, kepemimpinan Anthony diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pengusaha muda dan pembangunan nasional, khususnya dalam sektor-sektor strategis seperti properti dan transportasi.

Jakarta — Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, didampingi Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN, Hambra, menggelar rapat bersama Direksi Perum AirNav Indonesia (LPPNPI). Pertemuan tersebut membahas penguatan layanan navigasi penerbangan nasional sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, efisiensi operasional, serta kesiapan sistem dalam menghadapi pertumbuhan lalu lintas udara di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, berbagai langkah strategis dibahas guna memastikan sistem navigasi penerbangan nasional mampu mendukung peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang terus berkembang. AirNav Indonesia sebagai lembaga penyelenggara layanan navigasi penerbangan memiliki peran penting dalam memastikan setiap penerbangan dapat berlangsung secara aman, tertib, dan terkoordinasi dengan baik di ruang udara nasional.

Selain itu, peningkatan kapasitas sistem dan pemanfaatan teknologi menjadi perhatian utama dalam pembahasan. Penguatan sistem navigasi berbasis teknologi dinilai penting untuk mendukung efisiensi pengelolaan lalu lintas udara, meningkatkan ketepatan waktu penerbangan, serta menjaga standar keselamatan yang tinggi sesuai dengan praktik internasional.

Kepala BP BUMN menekankan bahwa AirNav Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem transportasi udara nasional. “Penguatan sistem navigasi berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk memastikan layanan penerbangan yang semakin aman, efisien, dan berstandar global,” ujar Dony.

BP BUMN juga mendorong AirNav Indonesia untuk terus meningkatkan inovasi dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor penerbangan, termasuk operator bandara, maskapai penerbangan, serta regulator. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memastikan pengelolaan ruang udara nasional dapat berjalan secara optimal dan mendukung konektivitas antarwilayah di Indonesia.

Dengan penguatan sistem dan peningkatan kualitas layanan navigasi penerbangan, diharapkan AirNav Indonesia dapat semakin memperkuat perannya dalam menjaga keselamatan penerbangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan sektor transportasi udara yang berkelanjutan. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen bersama dalam menghadirkan sistem transportasi udara yang modern, efisien, serta mampu menjawab tantangan perkembangan industri penerbangan di masa depan.

Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang terjadi di Kabupaten Pringsewu, Lampung, belakangan ini menjadi sorotan publik setelah aparat kepolisian berhasil mengungkap sindikat pelaku yang menggunakan senjata api. Keterlibatan sejumlah individu dengan peran terstruktur, termasuk dugaan oknum aparat, mengindikasikan bahwa kejahatan ini tidak lagi bersifat spontan atau individual, melainkan telah berkembang menjadi jaringan yang lebih terorganisir.

Pengungkapan sindikat ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola kejahatan jalanan atau street crime yang sebelumnya identik dengan pelaku tunggal atau kelompok kecil tanpa perencanaan matang. Dalam kasus Pringsewu, para pelaku diketahui memiliki pembagian tugas yang jelas, mulai dari pengintaian, eksekusi hingga penjualan barang hasil curian. Hal ini memperkuat dugaan adanya sistem kerja yang rapi dan terstruktur layaknya organisasi kriminal.

“Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dari street crime ke organized crime, di mana kejahatan tidak lagi dilakukan secara insidental, tetapi direncanakan secara sistematis dengan melibatkan banyak aktor,” ujar Kriminolog Alumni Universitas Indonesia (UI), Hardiat Dani di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (09/04/2026).

Menurut Hardiat, keberadaan senjata api dalam aksi curanmor tersebut menjadi indikator meningkatnya eskalasi kekerasan dalam tindak kejahatan. Jika sebelumnya pelaku hanya mengandalkan kelengahan korban, kini mereka tidak segan menggunakan ancaman kekerasan untuk melancarkan aksinya. Kondisi ini tentu meningkatkan risiko keselamatan masyarakat sekaligus menjadi tantangan serius bagi aparat penegak hukum.

“Penggunaan senjata api menandakan adanya keberanian sekaligus kesiapan pelaku untuk menghadapi risiko yang lebih besar. Ini tidak lagi sekadar pencurian, tetapi sudah masuk dalam kategori kejahatan yang memiliki potensi kekerasan tinggi,” imbuh Hardiat.

Selain itu, keterlibatan oknum aparat dalam sindikat ini menjadi perhatian khusus karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Dalam perspektif kriminologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai “state-corporate crime” dalam skala kecil atau lokal, di mana individu yang memiliki akses kekuasaan justru memanfaatkannya untuk mendukung aktivitas ilegal.

“Ketika ada oknum aparat yang terlibat, maka jaringan kejahatan ini berpotensi semakin kuat karena memiliki akses terhadap informasi dan perlindungan tertentu. Ini yang membuat organized crime jauh lebih sulit diberantas dibandingkan street crime biasa,” ujar Hardiat.

Seperti diketahui, pengungkapan sindikat curanmor bersenjata api di wilayah Pringsewu, Lampung, yang melibatkan lima orang tersangka, termasuk seorang oknum anggota Satpol PP. Kelompok ini merupakan jaringan terorganisir dengan pembagian peran, mulai dari pelaku utama, joki, hingga penadah dan pengangkut hasil curian. Otak pelaku diketahui merupakan residivis yang kerap menggunakan senjata api dalam aksinya dan telah beroperasi di beberapa lokasi. Dalam penangkapan, polisi menyita berbagai barang bukti seperti kendaraan hasil curian, senjata api rakitan dan alat kejahatan serta menangkap pelaku lain yang masuk daftar pencarian orang (DPO).